Toba, MISTAR.ID

DPRD Kabupaten Toba menyampaikan 19 poin rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam rapat paripurna, Kamis (17/4/2025).

Rekomendasi tersebut dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Toba, Lahsa Manullang, sebagai hasil pembahasan mendalam antara Komisi-Komisi DPRD dan pemerintah daerah.

Adapun 19 poin penting dalam rekomendasi tersebut antara lain:

1. Dalam penetapan anggaran, setiap perangkat daerah harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan diharapkan dapat memaparkan/mempresentasikan program kegiatannya sebelum penetapan pagu anggaran di badan anggaran DPRD, sehingga kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak banyak silpa.

2. Sinergitas antara perangkat daerah kiranya berjalan dengan baik sehingga segala kendala dalam pelaksanaan program dapat dikendalikan.

3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurusan segala bentuk perizinan, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Apabila ada yang tidak memiliki izin, agar segera berkoordinasi untuk melakukan penertiban. Penertiban izin merupakan tanggungjawab bersama, untuk itu disarankan agar semua pihak baik DPRD, pemerintah daerah dan aparat hukum duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Dalam peningkatan serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diminta kepada bupati, agar menginstruksikan kepada perangkat daerah dalam setiap kegiatan rapat dan lainnya, menggunakan produk dari UMKM Kabupaten Toba.

5. Perlu diperhatikan penataan parkir dan memfasilitasi rambu-rambu diseluruh jalan utama. Sehingga terciptanya kenyamanan bagi pengguna jalan.

6. Bupati perlu melaksanakan, menganalisa serta mengevaluasi kapasitas SDM perangkat daerah, sesuai dengan tingkat kinerjanya masing-masing sehingga terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dan berkompeten.

7. Kepada Bupati untuk dapat mengisi seluruh kekosongan jabatan yang ada di setiap perangkat daerah.

8. Penyediaan serta pemberian bantuan kepada kelompok ataupun perorangan berjalan dengan baik, diharapkan semua perangkat daerah dapat melaksanakan pengawasan dengan baik sehingga bantuan tersebut dapat berdaya guna.

9. Kepada Pemkab Toba untuk menertibkan dan melaporkan ke aparat penegak hukum atas maraknya kegiatan galian C yang tidak memiliki ijin (ilegal).

10. Kemacetan jalan pada musim libur panjang (high season) merupakan hal yang lumrah, terutama di kecamatan yang memiliki tujuan wisata, karena adanya peningkatan mata pencaharian masyarakat yang kebanyakan berdagang kuliner.

Namun untuk menjaga kekondusifan dan ketertiban masyarakat, maka perlu dikendalikan dengan baik dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Tanpa harus mematikan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Untuk itu disarankan kepada pihak Dinas Perhubungan, melakukan pengkajian dan diskusi secara aktif dengan lintas OPD, legislasi dan masyarakat setempat untuk mencari solusi sebelum menjalankan kebijakan ataupun aturan yang hendak dilakukan.

11. Diharapkan kepada bupati agar benar-benar melakukan inventarisasi aset fisik, dan administrasi secara optimal di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kepada bupati agar memperhatikan seluruh pembangunan infrastruktur daerah tujuan objek wisata dan menindaklanjuti usulan masyarakat, terkait perubahan status lahan kawasan hutan di Kabupaten Toba.

13. Kepada bupati agar memperbaiki drainase daerah yang sering dilanda banjir.

14. Kepada bupati untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Bumdes.

15. Kiranya Pemkab Toba menindaklanjuti Perda yang sudah diundangkan, untuk dibuat Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

16. Perangkat daerah yang capaian kinerjanya masih kurang, agar sesegera mungkin membuat target pencapaian kinerja dan melaksanakannya dengan sistematis, terukur dan terarah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

17. Rekomendasi LKPj Bupati yang masih belum dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi DPRD agar tetap dilaksanakan, demikian hal nya dengan program kegiatan pelayanan masyarakat yang masih belum optimal di tahun 2024 agar ditingkatkan dan dilanjutkan di tahun 2025.

18. Seluruh rekomendasi dari ketua-ketua Fraksi DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil rumusan ini yang harus ditindaklanjuti.

19. Pekerjaan yang harus diperbaiki supaya segera dilaksanakan dan hasilnya disampaikan kepada DPRD. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka DPRD Kabupaten Toba akan melaksanakan hak dan kewenangan yang diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sambutan Bupati Toba

Sementara Bupati Effendi Sintong P Napitupulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada segenap anggota DPRD yang telah melaksanakan rapat komisi dan kunjungan lapangan gabungan komisi hingga akhirnya Pemkab Toba, menerima catatan strategis dari dewan.

Ini berupa saran, masukan ataupun evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 yang secara keseluruhan telah disimpulkan menjadi rekomendasi DPRD Kabupaten Toba atas LKPj Bupati 2024.

"Rekomendasi ini akan menjadi masukan dan evaluasi, sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang sekaligus perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan Toba Mantap 2029," kata Effendi.

Sebelum mengakhiri sambutannya, secara khusus bupati meminta kerja sama yang baik dengan DPRD terkhusus penanganan dan penataan Kota Balige.

"Kami berharap ini sama-sama kita laksanakan, karena bukan hanya tugas pemerintah saja. Seperti penanganan dan penataan Kota Balige, saya yakin akan ada masyarakat mengadu kepada bapak-ibu sekalian, maka saya berharap agar kita bekerja sama dalam mewujudkan Kota Balige yang bersih, rapi, dan indah," ujar Effendi. (nimrot/hm27)