Simalungun, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Samrin Steven Girsang, mendorong Bupati Simalungun Anton Ahcmad Saragih agar berinovasi untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan daerah di tengah efisiensi anggaran.

"Kita minta bupati agar dapat melakukan kreativitas pembiayaan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD," ujar Samrin dihubungi, Selasa (4/3/2025).

Selain itu juga, Ketua PDIP Simalungun ini berharap Bupati Simalungun untuk dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Provinsi bagaimana caranya Kabupaten Simalungun dikecualikan dari efisiensi anggaran.

"Artinya Kabupaten Simalungun dengan kondisi khususnya infrastruktur jalan sangat kewalahan. Jangankan untuk membangun yang baru, pemeliharaan saja kita kewalahan," ujarnya lagi.

Diharapkan, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Ahcmad Saragih dan Benny Gusman Sinaga bisa komunikasi ke pusat terkait hal ini. Jangan sampai nanti Simalungun semakin hancur terutama infrastrukturnya.

"Apalagi Pak Benny kita ketahui merupakan orang pusat. Kita harapkan dia untuk menunjukkan kepusatannya di Simalungun, agar Simalungun dikecualikan dari efisiensi anggaran," katanya.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik di tahun anggaran 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Simalungun mengalami pemangkasan anggaran. Sejumlah program perbaikan jalan di Simalungun bakal terkendala.

Dimana, pemangkasan anggaran khusus DAK ini pun mengikuti petunjuk Pemerintah Pusat terkait efisiensi APBD tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025.

Sebelum keluarnya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah memprogramkan perbaikan jalan yang anggarannya bersumber dari DAK Fisik tahun 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Frans Saragih mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan terhadap efisiensi anggaran yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Estimasi untuk efisiensi anggaran itu Rp146 miliar. Ini belum final dan masih kita bahas. Kalau untuk DPRD kita tidak membahasnya, mereka nanti menerima laporan dari apa yang kita bahas terkait efisiensi anggaran ini," ujar Frans Saragih dikonfirmasi.

Dikatakan Frans lagi, adapun anggaran yang dipotong tersebut berasal dari dana transfer pusat ke daerah. Selain itu juga, terdapat tiga OPD seperti Dinas PUTR, Kesehatan, dan Pendidikan yang mengalami pengurangan.

"Artinya itu lah OPD yang mengalami pengurangan. Di Dinas PUTR lah yang banyak pengurangannya. Di PUTR itu Rp90 miliar. Ini merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik," katanya. (hamzah/hm25)