Simalungun, MISTAR.ID

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun melaksanakan diskusi publik penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2025-2029 di salah satu hotel di Pematangsiantar, Jumat (20/12/24).

Kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen KRB berbasis peta risiko bencana yang mencakup tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana di daerah tersebut.

Tim penyusun dokumen, Gerry Andrika Rismana, menjelaskan bahwa peta risiko bencana akan menjadi dasar utama penyusunan KRB sesuai standar Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012.

Baca juga:Cuaca Ekstrem, BPBD Simalungun Peringatkan Bahaya Pohon Tumbang

“Sasaran penyusunan KRB meliputi peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, peta risiko bencana, serta peta risiko multi-bahaya,” ujarnya di hadapan para peserta dari berbagai instansi terkait penanganan bencana.

Kajian Risiko Bencana Kabupaten Simalungun mencakup potensi bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan tanah longsor.

Sebelum diskusi publik, tim penyusun telah melakukan sejumlah tahapan, seperti sosialisasi internalisasi, inventarisasi data, penyusunan peta bahaya dan kerentanan, validasi lapangan, serta penyusunan peta kapasitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem dan deforestasi menjadi akar masalah banjir di Simalungun.

Baca juga:Selain Minimnya Armada, BPBD Simalungun Terkendala Wilayah yang Luas saat Padamkan Api

Data menunjukkan luas hutan lindung di Sitahoan dan Girsang Sipangan Bolon menurun dari 7.026 hektar pada 2018 menjadi 5.826 hektar pada 2021. Penurunan ini melemahkan kapasitas tangkapan air, memicu erosi, banjir, dan longsor.

Konversi hutan di hulu Sungai Batu Gaga atau Aek Sigala-Gala menjadi perkebunan dan konsesi industri meningkatkan sedimentasi sungai serta memperparah risiko banjir di wilayah hilir.

Selain itu, tanggul jebol di Sungai Bah Bolon dan peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim memperburuk dampak degradasi lingkungan.

Untuk mengatasi banjir, KRB menyusun langkah mitigasi struktural dan non-struktural. Secara struktural, strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur melalui perbaikan drainase dan normalisasi sungai, konservasi lahan resapan, serta penanaman vegetasi di hulu untuk mengurangi erosi.

Baca juga:Selama Musim Hujan, BPBD Simalungun Ingatkan Masyarakat soal Bencana Alam

Langkah non-struktural yang direkomendasikan meliputi pemasangan perangkap sampah (trash trap) di saluran air untuk mengendalikan sampah, edukasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan penerapan praktik pengelolaan air yang ramah lingkungan.

Penataan ruang menjadi kunci mitigasi dengan mengintegrasikan kawasan resapan, sempadan sungai, dan hutan lindung ke dalam tata ruang.

Zona perlindungan juga harus ditetapkan di wilayah rawan banjir. Selain itu, penguatan regulasi untuk mencegah deforestasi di kawasan hulu dan pengawasan aturan pengelolaan sempadan sungai sangat diperlukan.

Sekretaris BPBD Simalungun, Manaor Silalahi berharap kegiatan ini menghasilkan dokumen KRB yang komprehensif sebagai dasar perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Simalungun untuk ke depannya. (indra/hm16)