Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wali Kota Pematangsiantar tidak mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) sesuai waktunya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasalnya, RLPPD baru dipublikasikan di website resmi Pemko Pematangsiantar, pada tanggal 28 April 2021. Padahal sesuai aturannya, RLPPD itu dipublikasikan paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu bulan Maret.

Publikasi RLPPD yang tidak sesuai dengan waktunya itu diduga terjadi akibat kelalain pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Pematangsiantar. Sebab sebelumnya, sesuai keterangan Kabag Tapem Sekretariat Daerah, Titonica Zendrato menyebutkan publikasi itu merupakan tanggung jawab Diskominfo.

Baca juga: Diskominfo Siantar Gratiskan Internet Belajar Daring

“Kan di sana urusan publikasi. Mereka yang pegang website,” ujarnya. Titonica menyebutkan bahwa RLPPD sudah disampaikan Pj Sekda Kota Pematangsiantar kepada Diskominfo untuk dipublikasikan, RLPPD itu telah diterima oleh pihak Diskominfo pada tanggal 30 Maret 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Pematangsiantar Kartini Batubara, yang ditemui pada Kamis (29/4/21) pagi, membenarkan bahwa pihaknya menerima RLPPD dari Sekda yaitu tanggal 30 Maret 2021 lalu. “Tanggal 30 Maret itu kan sudah akhir bulan,” ujarnya.

Berangkat dari situ, kata Kartini, pihaknya membaca peraturan, bahwa ada 3 tempat untuk mempublikasikan RLPPD yaitu media cetak harian maupun online, papan pengumuman yang mudah diakses publik dan website resmi pemerintah daerah.

“Nah, karena Humas di Kota Pematangsiantar beralih ke Dinas Kominfo terhitung 2 Februari 2021, sesuai dengan Perwa perubahan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), kami harus berbenah. Salah satunya website resmi Pemko yang selama ini dikelola oleh humas, beralih ke Dinas Kominfo,” katanya.

Karena Perwa Tupoksi baru di Februari 2021, kata Kartini, anggaran untuk publikasi belum ditampung di dinas kominfo. “Tapi begitupun kami upayakan mempublikasikannya di website, kami coba dan coba terus, akhirnya RLPPD itu baru bisalah dipublikasikan di website pada 28 April 2021,” ungkapnya.

Baca juga: Kantor Lurah di Siantar Bakal Difasilitasi Internet Wifi, Begini Cara Mengaksesnya

Namun, lanjut Kartini, untuk publikasi ke media massa maupun ke papan pengumuman, pihaknya belum bisa melakukannya karena anggarannya tidak ada. “Jadi itulah, kalau pun ada keterlambatan, itu karena fungsi kehumasan itu berada di Dinas Kominfo baru sejak 2 Februari 2021. Jadi bukannya kita mengabaikan,” tukasnya.

Bagi warga Kota Pematangsiantar yang ingin mengetahui RLPPD Kota Pematangsiantar, berikut link RLPPD di website resmi Pemko Pematangsiantar: https://berita.pematangsiantar.go.id/?p=2527. (ferry/hm09)