Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Penrad Siagian mengatakan jika ia sudah melakukan kritik terhadap efisiensi anggaran sejak awal.

"Sudah lama sekali rezim berganti rezim. Pemerintah berganti pemerintah dan kebocoran-kebocoran anggaran ini lebih besar sekali. Kalau merujuk tahun lalu, 2024 misalnya. Kebocoran anggaran menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) hampir 40 persen dari APBN. Artinya, ribuan triliun rupiah yang bocor," kata Penrad Siagian, Minggu (2/3/2025).

Katanya lagi, laporan dari KPK Kejaksaan Agung dan Polri soal kebocoran anggaran baik melalui belanja-belanja yang tidak perlu, lalu kemudian mark up-mark up dari belanja lembaga dan termasuk yang dikorupsi itu nilainya sampai ratusan triliunan.

"Kalau efisiensi itu hanya 300 triliun rupiah. Saya khawatir ini sekedar pencitraan dan juga gimik. Tapi prinsipnya saya senang dengan pemangkasan anggaran, karena banyaknya kebocoran dan anggaran yang tidak perlu," ujarnya.

Dijelaskan Penrad, efisiensi anggaran jangan menjadi sekadar pencitraan dan gimik. Penrad beranggapan bahwa Rp300 triliun dana efisiensi tidak lah besar jika memang benar-benar melakukan efisiensi.

"Jadi mencegah kebocoran APBN dan APBD jauh lebih efektif dan besar pengaruhnya. Saya khawatir, kalau ini gimik. Akhirnya proses pemangkasan anggaran itu tidak tepat sasaran," ucapnya.

Bahkan, ada banyak dana-dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga kena efisiensi anggaran.

“Adapun belanja anggaran yang tidak wajar misalnya, aksesoris aparat keamanan, aparat kepolisian seperti sepatu, kacamata justru tidak dipangkas. Ini yang perlu dipangkas kalau memang pemangkasan itu penting,” ucapnya.

Kata Penrad, “pos anggaran penting malah dipangkas. Padahal sangat dibutuhkan masyarakat dan apalagi saat ini mau menuju Indonesia emas. Dan dana-dana di Kemenhan, Polri itu jauh lebih besar yang kita tahu belanja anggarannya itu tidak masuk akal tapi tidak dipangkas."

Lanjutnya lagi, ketika dana bagi hasil pusat ke daerah juga dipangkas dan hal ini tentu berpengaruh sekali terhadap dinamika kemajuan pembangunan di daerah yang tidak dinikmati oleh masyarakat.

"Itu yang saya katakan. Jangan pemangkasan ini kemudian menjadi pencitraan terlihat dari misalnya indikasi yang dipangkas itu malah yang penting bagi masyarakat, seperti dunia pendidikan dan kesehatan," ucapnya.

Selain itu, Penrad mengatakan bahwa pemotongan anggaran pendidikan seharusnya jangan sampai mengabaikan hak utama guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

"Kita tahu bahwa dunia pendidikan membutuhkan pembangunan. Banyak sekolah-sekolah yang roboh karena tidak diperbaiki puluhan tahun. Anggaran yang dipangkas bakal berdampak pada ekonomi menjadi lesu dan stagnasi," ujarnya. (hamzah/hm20)