Pematangsiantar, MISTAR.ID

Hingga kini, dalam persekolahan di tanah air hukuman berupa dikembalikan pada orang tua masih kerap terjadi. Tak terkecuali di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut).

Lebih dari satu pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri yang berada di Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, mengalami hal tersebut. Alasannya siswa disebut-sebut melanggar sederet aturan sekolah. Baik dari perilaku menyimpang dengan nilai-nilai kesusilaan maupun kepatutan.

Informasi dihimpun, 2 pelajar semester pertama TA 2024/2025 dinyatakan melanggar aturan. Keduanya diketahui masih seruangan di bangku kelas XII SMA. Mereka adalah HS dan RM.

Pihak sekolah melaporkan, keduanya memiliki riwayat pada persoalan pembinaan. Sejak tahun 2023-2024, HS tercatat memiliki 4 kenakalan remaja pada umumnya. Sementara RM tercatat di 6 kenakalan.

Baca juga: Pemko Siantar Gelar Kejuaraan Futsal Tingkat Pelajar SMA Sederajat

Guru setempat yang membidangi PKS Kesiswaan, Rudi mengatakan pihak sekolah berupaya senantiasa tidak ingin mengembalikan siswa ke orang tuanya masing-masing. Namun, setelah hasil permufakatan dengan para guru, keduanya kini dinyatakan pindah.

“Tak ada kita yang kepingin anak didik kita tidak tamat dari sekolah ini. Kita berupaya memberikan yang terbaik pada siswa (yang sudah dititipkan) orang tuanya,” kata dia didampingi Marasi Manurung dan guru lainnya saat ditemui di sekolah, Selasa (12/11/24).

Rudi bilang, pihak sekolah memfasilitasi kedua anak pindah ke sekolah lain yang menjadi pilihan atas perundingan pihaknya dengan keluarga siswa. Tepatnya November 2024, siswa itu ‘hengkang’ menuju sekolah lain.

“Semuanya sudah berproses. Kedua pelajar pindah ke salah satu sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Pematangsiantar,” ucapnya.

Baca juga: Kapolres Pematangsiantar Ajak Masyarakat Teladani Pahlawan

Baik Rudi, Marasi dan guru lainnya membenarkan, jika pihak sekolah sebelumnya juga telah pernah mengembalikan siswa lain kepada orang tuanya, dengan alasan serupa, yakni kenakalan. Sayangnya, wartawan tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Sekolah (Kepsek).