Pematangsiantar, MISTAR.ID

DPRD Kota Pematangsiantar disebut menyetujui program survei rumah masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dari anggaran yang diusulkan sebesar Rp800 juta akhirnya dikurangi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pematangsiantar, Chairuddin Lubis mengatakan, program tersebut sebelumnya diusulkan untuk dicoret. Namun setelah dilakukan rapat internal, diketahui bahwa survei rumah masyarakat harus dilaksanakan.

“Itu program pemerintah pusat dan harus dilaksanakan. Namun anggaran nya dikurangi menjadi Rp200 juta,” kata Chairuddin Senin (25/11/24).

Sebelumnya dijelaskan Kepala Dinas PKP, Cristina Risfani Sidauruk mengatakan, tahun 2025 akan dilakukan survei terhadap 4 kecamatan, jika ditotalkan sebanyak 30.000 unit rumah. Petugas survei bakal dikerjakan melalui pihak ketiga.

Baca juga: Komisi I DPRD Siantar Tak Main-Main Teliti RKA: Sepeserpun Dana Jangan Sia-sia

“Tahun 2022 lalu telah berjalan program survei ini di 4 kecamatan lainnya. Maka dari itu sisanya akan kita laksanakan pada 2025 mendatang,” kata Risfani.

Anggota Komisi III, Alex Damanik menganggap program tersebut tidak masuk dalam prioritas. Selain konsep yang dijalankan tidak masuk akal, dia mengkhawatirkan anggaran sebesar Rp 800 juta itu rawan dikorupsi pihak ketiga.

“Darimana kita tau kalau mereka benar-benar melakukan survei? Karena tidak masuk akal ini untuk 30.000 unit didatangi satu per satu. Kita khawatirkan pihak ketiga nanti mengeluarkan hasil tanpa menyambangi masyarakat satu persatu,” ucapnya. (gideon/hm25)