Jakarta, MISTAR.ID

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan belum arahan dari partainya untuk menindaklanjuti wacana perubahan aturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pilkada, kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, tetap perlu dievaluasi dalam berbagai aspek.

“Yang jelas kita harus bisa membedakan perjalanan waktu sudah 10 tahun lalu. Tentu sekarang kita harus melihat bahwa ternyata dengan dipilih langsung pun masih banyak kendala seperti korupsi, penggunaan anggaran yang tidak tepat dan tidak sesuai,” kata anggota Komisi II DPR itu, Kamis (19/12/24).

Saat ini, DPR tengah memasuki masa reses hingga 20 Januari 2025. Dikatakan Dede, parlemen akan membahas evaluasi pemilihan umum secara keseluruhan setelah tahun baru.

Baca juga : Baleg Tunggu Usulan Resmi Terkait Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

“Kita harus evaluasi dari berbagai hal jadi tidak hanya melihat tahun 2014 saja,” katanya.

Wacana perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung ke pemilihan di DPRD disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/24).

Acara ini dihadiri ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Prabowo mengeluhkan anggaran negara ataupun biaya politik pasangan calon yang dihabiskan dalam pilkada langsung.

“Sekali memilih anggota DPR-DPRD, ya, sudah DPRD itulah (yang) memilih gubernur, bupati, wali kota,” kata Prabowo.