Jakarta, MISTAR.ID

Beberapa lembaga survei di Tanah Air telah mengeluarkan hasil jajak pendapat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Hasilnya begitu menarik, nyaris masing-masing lembaga survei mengeluarkan hasil yang tak serupa.

Seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), mencatat bahwa elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul. Suara mereka melonjak mengalahkan 2 paslon lainnya.

Baca juga:Shohibul: Pilih Sesuai Hati, Jangan Terpengaruh Elektabilitas Lembaga Survei

Di simulasi surat suara, Pramono-Rano unggul dengan 41,6 persen. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu berhasil memotong duet Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang selalu unggul dalam beberapa survei sebelumnya.

Hal lain justru dibeberkan lembaga survei Poltracking Indonesia. Hasil jajak pendapatnya menyebut Pilkada Jakarta akan terjadi dalam satu putaran, dengan kemenangan mutlak paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di mana elektabilitas mencapai 51,6 persen.

Sementara Pramono-Rano di posisi kedua dengan elektabilitas 36,4 persen. Kemudian paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan tingkat keterpilihan 3,9 persen.

Ketidaksamaan hasil survei ini disebut terbilang aneh. Pasalnya kedua survei dilakukan dalam jangka waktu berdekatan.

Baca juga:Charta Politika Indonesia Rilis Survei Elektabilitas Pilkada Jakarta

Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kewilayahan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Burhanudin Muhtadi menegaskan LSI dan Poltracking Indonesia harus mempertanggungjawabkan data dan metodologi survei mereka di depan Dewan Etik Persepi.

“Bedanya begitu mencolok secara statistik, dan karenanya sebagai anggota Persepi kedua lembaga harus mempertanggungjawabkan metodologi dan datanya kepada dewan etik,” ucap Burhanudin, pada Jumat (25/10/24).

Lanjutnya, akan ada ancaman sanksi dari Persepi apabila didapati kesalahan sistematis dari kedua lembaga survei tersebut. Contohnya, Burhan bilang, Persepi pernah memecat lembaga jajak pendapat yang tidak jujur di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Pengalaman Persepi ini bukan yang perdana, kita pernah memecat 5 atau 6 anggota yang berbuat kesalahan, ketidakjujuran di Pilpres 2014,” tukasnya.

Baca juga:Pengamat Politik: Sumber Dana Lembaga Survei Harus Jelas

Burhanudin menegaskan Persepi tidak main-main soal integritas. Dia mencontohkannya misal ada kesalahan dan kesalahan itu sistematik dan tak terampuni, pihaknya akan umumkan dan dewan etik bakal memberikan hukuman keras. (cnn/hm16)