Pematangsiantar, MISTAR.ID

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar menyangkal verifikasi faktual syarat bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan berdasarkan sampel per wilayah.

Komisioner KPU Siantar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nurbaiyah Siregar memastikan, petugas akan melakukan verifikasi dengan mendatangi satu persatu masyarakat yang dimasukkan ke dalam pendukung.

“Sejak verifikasi administrasi juga dilakukan secara profesional. Satu persatu data yang masuk akan kami sinkronkan dengan data fisik,” ucap Nurbaiyah saat Sosialiasi Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan, Selasa (7/5/24).

Baca juga: 180 Calon Anggota PPK KPU Siantar Ikuti Ujian, 15 Besar Bakal Tes Wawancara

Verifikasi administrasi, lanjut Nurbaiyah, dilakukan dua kali, baik tingkat provinsi dan kota. Begitupun saat verifikasi faktual atau tatap muka dengan masyarakat yang menjadi pendukung bakal pasangan calon perseorangan.

Verifikasi faktual dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) per kelurahan. Pelantikan PPS akan berlangsung pada 26 Mei 2024 sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 16 Mei 2024.

Komisioner Divisi Teknis KPU Siantar, Chuca Ashari menuturkan, penyerahan dokumen syarat dukungan sejak 8-12 Mei 2024. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi pada 13-19 Mei 2024.

Seluruh PPS tingkat kelurahan akan melakukan verifikasi faktual pada 3-6 Juni 2024. Verifikasi tersebut, lanjut Chuca, berupa tatap muka langsung dengan pemilih yang masuk dalam dokumen syarat dukungan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Siantar.

Baca juga: KPU Simalungun Sosialisasi Penyerahan Dukungan Balon Bupati/Wabup Jalur Perseorangan

Rekapitulasi akan dilakukan tingkat kecamatan sebelum dilakukan di tingkat kota dan provinsi. Jika terdapat kekurangan, calon kepala daerah tersebut diminta memperbaiki dan menyerahkan kembali syarat dukungan tersebut.

Berdasarkan keputusan KPU Siantar, syarat minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebesar 20.221 jiwa atau 10 persen dari total jumlah DPT. Kemudian persebaran minimal di 5 dari 8 kecamatan se-Kota Siantar.

Jika terdapat yang tidak memenuhi syarat saat dilakukan verifikasi, pasangan calon perseorangan diwajibkan mengganti dua kali lipat dari kekurangan syarat dukungan. (gideon/hm22)