Jakarta, MISTAR.ID

Sejumlah pengamat berpendapat langkah politik Ridwan Kamil (RK) kini bergantung pada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan jabatan setelah kalah dalam Pilgub Jakarta 2024. Jabatan publik yang diberikan oleh Prabowo dinilai penting untuk menjaga popularitas RK jika ingin terus berkiprah di dunia politik.

RK berpasangan dengan Suswono dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini kalah dari Pramono Anung-Rano Karno.

Awalnya, RK dan Suswono berniat untuk menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, niat tersebut akhirnya dibatalkan setelah musyawarah bersama para tokoh, ahli, dan pimpinan partai.

“Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak, dengan tensi yang luar biasa tinggi kemarin. Kami akan kembali ke keluarga masing-masing,” kata RK beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa potensi RK untuk berkiprah di politik nasional selalu terbuka, karena memiliki basis yang kuat di akar rumput, khususnya di Jawa Barat. RK juga merupakan figur politik yang aktif di media sosial.

Menurut Agung, RK membutuhkan jabatan publik untuk menjaga peluangnya mengikuti kontestasi Pilpres 2029. “Jabatan publik sangat penting, jika tidak ada, akan sulit untuk mengorkestrasinya,” kata Agung.

Baca Juga : Golkar Optimis Ridwan Kamil Bergabung ke Tim Pemenangan Prabowo-Gibran

Agung mengatakan, jika diberi ruang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, RK memiliki peluang untuk mendapatkan tempat di Dewan Kawasan Aglomerasi (DKA). Kawasan Aglomerasi mencakup minimal Jabodetabek dan Cianjur. Sesuai dengan UU DKJ, Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden.

“Sangat mungkin dengan kemampuan dan kompetensinya, asalkan RK mampu menjaga komunikasi dan relasi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita tahu dia mengalah di Jakarta untuk tidak mengajukan gugatan di MK sesuai dengan arahan pimpinan,” ujar Agung.

Selain itu, Agung menyebut RK juga bisa mendapatkan jabatan sebagai wakil menteri atau menteri sebagai kompensasi kalah dalam Pilkada. Ia menilai jabatan menteri bisa menjadi salah satu jalur menuju capres atau cawapres, seperti yang terjadi pada Pilpres 2024.

“Banyak kandidatnya, termasuk Pak Prabowo yang dulu menjabat Menteri Pertahanan. Selain itu, ada juga jalur dari kepala daerah, seperti Mas Anies, Mas Ganjar, dan Mas Gibran,” ujarnya.

Namun, Agung menegaskan bahwa jika RK mendapatkan jabatan, ia harus bisa mengambil peran yang menarik agar popularitasnya tetap terjaga.

“Tergantung bagaimana RK mengorkestrasikan setiap amanah atau jabatan yang diberikan. Jika ia mampu membuatnya menarik dan unik, seperti saat menjabat sebagai gubernur atau wali kota, peluangnya akan semakin besar,” katanya.