Medan, MISTAR.ID

Aliansi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (20/2/25) sore.

Dalam aksi yang menyampaikan 6 tuntutan itu, Presiden Mahasiswa UINSU, Khairul Fahmi, dalam orasinya mengaku kecewa dengan kabinet gemuk Presiden Prabowo Subianto saat ini.

"Kami sudah mengkaji lebih dalam. Banyak anggaran bantuan pendidikan untuk SD DAN SMP yang dipotong, terutama data kami yang di bawah Kemenag," seru Khairul di tengah guyuran hujan.

Khairul dan rekan-rekannya juga mengaku kesal dengan kebijakan efisiensi anggaran, yang menurutnya, sama sekali tidak berimbas pada gaji dan fasilitas anggota DPR.

"Harusnya [anggaran] DPR yang layak dikenakan efisiensi. Kunjungan kerja yang mereka laksanakan banyak menerima tunjangan, dan tak jelas kinerjanya,” kesalnya.

Sementara itu, koordinator lapangan Aditya Nugraha mengaku tidak percaya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mengatakan efisiensi tidak akan berdampak pada pendidikan.

“Kami percaya jika ada langkah konkrit. Kampus kami juga di bawah naungan Kemenag, bukan Kemendikti. Jadi, kami khawatir biaya kuliah akan jadi imbasnya,” kata Adit saat ditemui.

Pantauan di lokasi, tak satupun anggota DPRD Sumut yang keluar dari gedung untuk menemui massa aksi dengan alasan sedang menghadiri pelantikan kepala daerah.

“Tadi kami komunikasi juga kepada humas DPRD Sumut, katanya seluruh fraksi yang ingin kami temui sedang di Jakarta menghadiri pelantikan kepala daerah. Yang iyanya hanya alasan saja itu,” kata Adit.

Adapun 6 poin tuntutan yang disampaikan para massa aksi, antara lain:

1. Meminta presiden mengevaluasi dan merekonstruksi ulang Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran karena terdapat poin-poin yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat.

2. Meminta presiden RI mengefisiensi kabinet gemuk yang justru memperboros anggaran.

3. Mendesak DPR-RI segera mengesahkan RUU masyarakat mengingat banyaknya masalah agraria belakangan ini.

4. Menuntut Presiden RI untuk menghapus Dwifungsi TNI karena terindikasi akan menjadi pengulangan masa otoriter.

5. Mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai upaya menjaga stabilitas anggaran.

6. Evaluasi total program MBG yang memakan banyak anggaran. (ari/hm27)