Kejari Siantar Tak Kunjung Tangkap Tersangka Koruptor Pembangunan Pasar Tozai
kejari siantar tak kunjung tangkap tersangka koruptor pembangunan pasar tozai
Pematangsiantar, MISTAR.ID
Status DPO yang disematkan Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar terhadap Jhonson Tamhunan, mantan Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar itu sudah memasuki lima bulan lamanya. Namun hingga kini, sang DPO Kasus korupsi tersebut belum juga ditangkap.
Pihak Kejaksaan Kota Pematangsiantar menetapkan Jhonson Tambunan sebagai DPO kasus korupsi pembangunan pasar Tozai pada bulan Juni 2021. Pada bulan November ini, status DPO yang disematkan kepada Jhonson Tambunan telah genap lima bulan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar, Rendra Pardede mengatakan, pihaknya selama lima bulan ini masih melakukan pencarian terhadap keberadaan Jhonson Tambunan pasca ditetapkan sebagai DPO.
“Kalau untuk kasus Jhonson Tambunan kita masih melalukan proses pencarian, prosesnya masih lanjut itu,” pungkasnya dihubungi, Senin (8/11/21).
Sementara itu, Parluhutan Banjarnahor selaku pengamat hukum mengatakan, selaku warga negara yang baik. Alangkah baiknya, Jhonson Tambunan dapat segera mungkin menyerahkan diri kepada pihak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.
“Baiknya Jhonson Tambunan koorperatif selaku DPO kasus korupsi Pasar Tozai agar menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana korupsi yang ditetapkan kepadanya, agar proses hukum terhadap dirinya dapat berjalan dengan baik,” ujar Parluhutan ketika duhubungi, Senin (8/11/21).
Lanjut Parlihutan kembali, jika Jhonson Tambunan berperilaku kabur tidak menyelesaikan perkara yang dilakukannya dan dapat menghilangkan hak-nya untuk mengajukan praperadilan jika merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Sesuai dengan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dilarang mengajukan upaya praperadilan.
Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka DPO baik yang dinyatakan oleh kejaksaan, Polri dan KPK,” ujarnya kembali.
Terkait keberadaan Jhonson Tambunan yang hingga kini tidak diketahui. Parluhutan mengharapkan Kejaksaan untuk dapat melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengirimkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Polri. Agar Jhonson Tambunan segera ditemukan.
Sebelumnya diberitakan, Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pematangsiantar masih melalukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) serta Kejagung RI guna mencari keberadaan Jhonson Tambunan, terpidana korupsi pembangunan Pasar Tozai pada tahun 2003 yang lalu.
Pria berbadan tambun yang kini berstatus masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Pematangsiantar dan terakhir diketahui menjabat sebagai Sekretaris Disnaker di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
Sebelum ditetapkan DPO oleh Kejari Pematangsiantar, Jhonson Tambunan pun telah tiga kali tidak mengindahkan panggilan yang dilayangkan Jaksa kepadanya.
Baca juga:DPO Bantuan Kebakaran Belum Ditangkap, LBH Prapidkan Poldasu dan Jajarannya ke PN Medan
Kasi Intelijen Pematangsiantar Rendra Pardede mengatakan, putusan Mahkamah Agung tentang kasus korupsi Jhonson Tambunan sebesar Rp18 juta tersebut dikeluarkan pada 23 Desember 2004. Hanya saja salinan putusan tersebut baru diterima pihak Kejari Pematangsiantar di tahun 2020.
Rendra kembali menjelaskan saat ini pihaknya tengah meminta bantuan dari Kejagung RI dan diteruskan ke Imigrasi bila Jhonson Tambunan DPO Kejari Siantar berkemungkinan melarikan diri ke luar negeri.
“Kita sudah minta bantuan ke Kejati, per 7 Juni 2021. Sementara tanggal penerbitkan DPO di bawah waktu sebelum kita koordinasikan ke Kejagung. Mungkin sudah diteruskan ke Imigrasi (untuk pencekalan),” katanya. (hamzah/ hm06)
PREVIOUS ARTICLE
Patung Burung di Tugu Timbangan Lubuk Pakam Akhirnya Diganti
