Medan, MISTAR.ID

Puluhan guru honorer Langkat demo Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Dalam aksinya, massa meminta Kejati Sumut objektif dalam menangani kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

“Kami mendesak dan mendorong agar objektif serta kooperatif dalam menangani perkara dugaan korupsi seleksi PPPK di Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023,” ucap Koordinator Aksi, Sofyan Muis, Rabu (4/12/24).

Pasalnya, kata dia, setelah 3 orang pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara (Sumut) sejak 14 September 2024, akan tetapi tidak dilakukan penahanan hingga saat ini.

Baca juga : Kasus PPPK Langkat, Polda Sumut Diduga Ikut Terima Suap

Adapun ketiga pejabat di Pemkab Langkat tersebut, yaitu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) berinisial SA, Kepala Bidang Kepegawaian Daerah (BKD) berinisial ED, dan Kepala Seksi (Kasi) Kesiswaan SD Disdik Kabupaten Langkat berinisial AS.

“Berkas yang dikirimkan oleh Polda Sumut untuk tahap 2 ke Kejati Sumut sudah ada sebanyak 3 kali, akan tetapi selalu P-19. Atas hal ini, para guru honorer Langkat menduga ada konspirasi untuk mengulur penahanan 3 tersangka tersebut,” cetus Sofyan.