Jakarta, MISTAR.ID

Dalam era digital yang semakin maju, literasi keterbukaan informasi publik menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi untuk memperkuat demokrasi.

Selain memperkuat demokrasi, kata AHY, keterbukaan informasi juga jadi fondasi dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Hal itu disampaikan AHY didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Merry Riana, dan Sigit Raditya, dalam pidatonya di acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024, pada Jumat (29/11/24).

Baca juga: Komisi Informasi Sumut Visitasi Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Dairi

AHY juga menyatakan, keterbukaan informasi memastikan rakyat memegang peran sentral dalam kehidupan berbangsa.

Dan ia menggarisbawahi tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi, di antaranya kesenjangan digital dan rendahnya literasi informasi di beberapa wilayah.

Selain itu, AHY menyoroti pentingnya literasi digital sebagai upaya melindungi masyarakat dari hoaks, disinformasi, dan kampanye negatif yang dapat merusak harmoni bangsa.

“Ini penting karena dengan keterbukaan informasi yang dijalankan secara bertanggung jawab di era digital yang kita tahu juga banyak sekali informasi yang juga tidak jarang terjadi disinformasi atau misinformasi, bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa,” cecarnya.

Baca juga: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting untuk Kemajuan Tapteng

Oleh karena itu, lanjut AHY, semua pihak mulai dari tingkat pusat hingga desa harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, melaporkan kondisi literasi digital di Indonesia Kepada Menko AHY.

“Data yang kami miliki menunjukkan bahwa jika ada sekitar 1 persen masyarakat yang belum terliterasi dari total penduduk Indonesia sebesar 227 juta, maka angka ini setara dengan 2,27 juta orang,” ujarnya.

“Sementara itu, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 4,3 dari skala 5. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik secara menyeluruh,” imbuh Donny.

Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, juga menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin daerah dan perangkat desa yang telah menunjukkan dedikasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah masing-masing. (ril/hm27)