Jakarta, MISTAR.ID

Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 266 badan publik yang merupakan pengguna anggaran dari pemerintah.

Hal itu dilakukan untuk memastikan badan publik memberikan informasi kepada publik. Seperti disampaikan Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Selasa (12/11/24).

“Komisi Informasi harus memastikan badan publik memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada publik. Kecuali informasi yang dikecualikan,” ujarnya.

Baca juga: Komisi Informasi Sumut Visitasi Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Dairi

Donny mengatakan, monitoring dan evaluasi itu diikuti 266 badan publik dari kementerian, lembaga, perusahaan, partai politik, perguruan tinggi, dan institusi lainnya pengguna anggaran dari pemerintah.

Sebelum kegiatan itu dilakukan, kata Donny, badan publik terlebih dahulu dimonitor dengan diberikan Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau penilaian secara mandiri.

Usai mengembalikan SAQ, KIP lebih lanjut mengundang badan publik untuk evaluasi dengan mengikuti presentasi uji publik.

Baca juga: Komisi Informasi Sumut Dilaporkan ke Ombudsman RI

“Jadi, ada monitoring dan evaluasi. Ini diikuti lebih kurang 266 badan publik,” ungkapnya.

Donny mengatakan, evaluasi yang dilakukan KIP itu menggandeng unsur penthalix, yaitu beberapa tokoh masyarakat, akademisi, mantan pejabat, jurnalis, dan lainnya.

“Kami menggunakan unsur pentahelix (yang terdiri atas lima pemangku kepentingan, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media),” tukasnya. (ant/hm27)