Jakarta, MISTAR.ID

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan tidak sedikit calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 yang berutang untuk mencukupi kebutuhannya dampak pengangkatan CASN formasi 2024 ditunda.

Diketahui, pemerintah menunda pengangkatan PPPK 2024 menjadi Maret 2026 dari jadwal sebelumnya Juli 2025. Adapun pengangkatan CASN 2024 diundur menjadi Oktober 2025 dari yang sebelumnya Maret 2025.

Penundaan pengangkatan PPPK 2024 dan CASN 2024 merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif pada 5 Maret 2025.

Teranyar, Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya meminta Menteri Rini Widyantini mencabut penundaan pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024.

Indra mengatakan guna merespons aksi menolak penundaan pengangkatan CASN 2024 pada Senin (10/3/2025) yang mendesak Menteri PANRB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

Menurut Indrajaya, keputusan ini tidak sesuai jadwal awal yakni peserta yang lolos seleksi CASN 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.

Sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025. Terkait poin 4 kesimpulan raker 5 Maret, sambung Indrajaya, maksud Komisi II adalah meminta Kementerian PANRB menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

“Maksudnya, kami ingin agar pada bulan tersebut, Menteri PANRB dapat menyelesaikan pengangkatan seluruh CPNS dan PPPK, bukan memulai pengangkatan, apalagi menyerentakkan calon PPPK yang jelas-jelas tahapan rekrutmennya berbeda,” kata Indra.

Dia mengaku memahami tuntutan CASN maupun PPPK, karena berkaitan dengan kepastian dalam pekerjaan, dan menyangkut kebutuhan dasar setiap individu.

Indra menjelaskan calon PPPK 2024 yang umumnya pegawai honorer ini telah dalam penantian kejelasan nasib yang cukup lama, tidak sedikit di antara mereka yang telah mengabdi antara 20 sampai 30 tahun dengan honor tidak jelas dan nasib PHK sewaktu-waktu.

“Untuk menjadi PNS atau PPPK mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti pendidikan dan masa mengabdi. Kasihan bila mereka yang telah dinyatakan lolos ini, kepastian pengangkatannya ditunda-tunda,” ujarnya.

Mereka juga dihadapkan kebutuhan hidup yang sulit ditunda, bahkan mendengar sudah banyak yang berutang karena mengharap kepastian status mereka.

Berdasarkan keterangan dari Istana Negara, penundaan pengangkatan CASN bukan karena efisiensi anggaran. Legislator asal dapil Papua Selatan itu berharap Kementerian PANRB dapat menerjemahkan penjelasan tersebut dengan cekatan.

Diketahui, alasan penundaan ini karena kuota formasi ASN yang diterima mencapai 1.017.000 (PPPK) dan 248.970 (ASN) serta berimbas pada belanja pegawai ASN di APBN 2025 mencapai Rp521 triliun, atau meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya Rp460,8 triliun. (jpnn/hm18)