Jakarta, MISTAR.ID

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa masalah terkait pendapatan daerah yang kecil dan terbatas, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tidak efektif, seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, merupakan suatu kenyataan.

Mardani mengatakan bahwa masalah tersebut bisa diperbaiki. “Pertama, ini adalah fakta. Kedua, ini sangat menyedihkan. Ketiga, ini harus diubah. Keempat, perubahan harus dimulai dari akarnya,” kata Mardani, kemarin.

Mardani menilai masalah ini terjadi karena penerapan otonomi daerah yang selama ini malah menciptakan ‘raja-raja kecil’. Dia juga menyebutkan bahwa otonomi di beberapa daerah justru menghasilkan pemerintah daerah dengan anggaran yang kecil dan sulit untuk ditingkatkan.

“Memang anggarannya kecil karena otonomi di tingkat kabupaten/kota bukan hanya menciptakan ‘raja kecil’, tapi juga anggaran yang kecil dan susah menjadi leverage (pengungkit),” ucapnya.

Baca Juga : Mendagri Tito Minta Seluruh Desa Susun Regulasi Perlindungan TKI

Ketua DPP PKS ini mengusulkan adanya perbaikan dalam sistem otonomi daerah. Ia menyarankan agar syarat untuk pembentukan daerah otonomi baru harus diubah. “Ubah otonomi di provinsi, dan jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi maksimal 6-8 kabupaten/kota,” jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyinggung mengenai anggaran belanja daerah yang tidak efektif. Dia menyoroti bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan, seperti rapat dan studi banding.

Hal itu disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/24). Di hadapan para kepala daerah, Tito memaparkan grafik mengenai pendapatan dan belanja daerah.

“Tentu, jika kita memaksakan untuk membuat program, namun dana yang tersedia sudah terlalu sedikit, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Sebagian besar anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan lain, misalnya makan bergizi atau membuat perumahan untuk rakyat miskin, sementara anggaran yang tersedia terbatas,” kata Tito dalam arahannya.