Jakarta, MISTAR.ID

Penerapan kebijakan diskon tiket pesawat sebesar 13 sampai 14 persen selama periode libur Lebaran 2025, mendapat komentar atau tanggapan yang positif.

Tanggapan positif itu datang dari Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marwan Cik Asan, yang menilai kebijakan diskon itu sangat membantu masyarakat untuk mudik atau pulang kampung.

"Diskon tiket pesawat dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini sekaligus untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti," ucap Marwan dalam keterangan tertulisnya dilansir media antara, Sabtu (1/3/2025).

Diskon itu, menurutnya, akan menjadi stimulus terutama bagi masyarakat kelas menengah yang menggunakan layanan jasa penerbangan. Sebab, biasanya harga tiket pesawat akan mahal dengan kenaikan yang mencapai hampir dua kali lipat dari harga normal ketika libur Lebaran.

Berangkat dari situ, Marwan mengapresiasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan diskon tiket pesawat tersebut.

Adapun pemangku kepentingan dimaksud Marwan antara lain adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemberian diskon tiket pesawat itu merupakan salah satu dampak dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah sebagian untuk tiket pesawat ekonomi domestik merupakan langkah yang tepat.

Marwan berpendapat dukungan intensif dari Pemerintah berupa PPN yang ditanggung oleh pemerintah (DTP) sebesar 6 persen tersebut merupakan langkah yang mewujudkan harapan masyarakat.

Sebagai informasi, diskon tiket pesawat dilakukan setelah Pemerintah menurunkan biaya atau ongkos bandara udara, di antaranya dengan menurunkan harga avtur di 37 bandara dan menekan surcharge atau biaya parkir pesawat.

Diskon tiket pesawat yang diberikan di tahun lebih besar dari tahun-tahun lalu karena mendapatkan dukungan intensif dari pemerintah berupa PPN DTP sebesar 6 persen. (*/hm27)