Menpan RB Inginkan Pemda Bisa Ciptakan Birokrasi ‘Anti Ribet’
menpan rb inginkan pemda bisa ciptakan birokrasi anti ribet
Medan, MISTAR.ID
Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB), Abdullah Azwar Anas meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk di Sumatera Utara bisa mengatasi sistem birokrasi yang berbelit dan dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Hari ini saya menyampaikan arahan bapak Presiden kepada birokrasi dan instansi vertikal agar ada ‘Bangga melayani bangsa’ ini menjadi nyata, birokrasi berbelit dipangkas, dan agar berdampak,” ujarnya saat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu (17/7/24) sore.
Anas mengatakan atas perintah langsung dari Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi yang baik harus bisa menciptakan hal yang berdampak kepada masyarakat.
Baca juga: Menpan RB Akui Keterlambatan Gaji PPPK Pengaruh APBD yang Tak Cukup
“Pemerintah sendiri atas perintah Presiden telah memangkas penilaian yang panjang dan bertumpuk, dan kita ingin birokrasi bisa menurunkan kemiskinan, penanganan inflasi dan meningkatkan investasi dan digitalisasi yang efisien yang tidak banyak aplikasi,” ungkapnya.
Anas mengungkapkan kebahagiaannya karena Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dapat menghadiri kegiatan Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut yang diisi langsung oleh dirinya.
“Saya senang hari ini, karena Forkopimdanya kompak hadir semua, mudah-mudahan jika ini kompak, akan terwujud birokrasi yang berdampak,” tuturnya.
Dari paparan yang diperlihatkan Anas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumut, dirinya mengatakan penerapan reformasi Birokrasi Tematik harus bisa diimplementasikan.
Baca juga: Bersama Kemenpan RB, Pemkab Sergai Rapat Evaluasi SAKIP
Birokrasi Tematik mencakup hal mengenai penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi serta percepatan prioritas aktual presiden.
Tidak hanya fokus dalam peningkatan pelayanan dan birokrasi bagi masyarakat. Menpan RB RI pun membawa kabar gembira kepada para ASN saat ini. Dirinya menyebut saat ini periodisasi kenaikan pangkat pada PNS lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
“Mulai 1 Januari 2024 kemarin, periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan 6 kali dalam satu tahun. 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember, ini lebih banyak dari sebelumnya,” pungkasnya. (iqbal/hm17)
