Medan, MISTAR.ID

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menyatakan perlunya perbaikan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) agar dapat menghasilkan pegawai yang kompeten dan berintegritas.

“Tongkat estafet pembangunan nasional akan diteruskan oleh para generasi muda ASN. Melalui evaluasi ini, kami berharap dapat menghasilkan ASN yang siap menghadapi tantangan dalam melayani masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 dilihat mistar secara virtual, Rabu (13/11/24).

Rini menyoroti beberapa isu penting dalam pengadaan ASN, diantaranya usulan formasi yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) strategis di tingkat nasional dan daerah. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada pemenuhan tenaga pendidik dan kesehatan guna mendukung program peningkatan di kedua bidang itu.

Menanggapi hal ini, Sofi (23), salah seorang peserta CPNS mengaku sangat mendukung dan sepakat dengan kebijakan pemerintah.

“Saya rasa sangat sepakat jika pemerintah yang semakin serius dalam menyikapi proses pelaksanaan rekrutmen CPNS ini. Jadi semakin diminimalisir hal yang tidak diinginkan,” katanya saat ditemui di Jalan Ngalengko, Medan Perjuangan, Kamis (14/11/24).

Baca Juga : Sepuluh Ribu Peserta Ikuti Seleksi CPNS di Medan

Sebaliknya, Rafi (24), peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang sudah tidak lanjut merasa pesimis dengan kebijakan pemerintah ini.

“Sama aja kalau cuma sekedar evaluasi, tapi realisasinya tetap kurang maksimal. Yang perlu dievaluasi paling utama itu proses pelayanan publiknya harusnya. Kemudian transparansi SKB itu juga harus dilaksanakan secara jelas,” ungkapnya ditemui di Jalan Gunung Mas, Medan Timur.

Menurut Rafi, fokus pemerintah harusnya tidak hanya pada pemetaan kebutuhan, tapi harus bisa juga penyesuaian beban dan anggaran, sistem rekrutmen secara transparan dan jelas seperti SKD.

“Tahun 2024 ini para peserta dibebankan dengan menggunakan e-materai yang kemarin sempat menjadi perbincangan karena sulit aksesnya, itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah,” harapnya. (ari/hm24)