Medan, MISTAR.ID

Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Baskami Ginting menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait infrastruktur, pengelolaan Sei Mangkei, dan pajak kendaraan bermotor. Pernyataan ini disampaikan menyusul Laporan Hasil Pemeriksaan BPK semester II tahun 2023.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK agar Pemprov Sumut dapat memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan serta pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Ia juga menyoroti perbaikan sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor untuk memastikan ketaatan dan pendataan yang lebih baik.

Baca juga : Intensitas Hujan Tinggi, Ketua DPRD Sumut Minta Stakeholder Siaga

“Saya menilai ketiga hal ini harus segera ditindaklanjuti. Laporan hasil pemeriksaan ini akan menjadi catatan DPRD Sumut dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan,” jelas Baskami pada Sabtu (30/12/23).

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diharapkan dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak penyerahan laporan.

Baskami menegaskan LHP merupakan alat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Sumut, dengan tujuan melihat efektivitas penggunaan anggaran.