Medan, MISTAR.ID

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) akan menelusuri 221 perusahaan pemilik izin Hak Guna Usaha (HGU) dengan total lahan 190 ribu hektare lebih yang tidak aktif di Sumut.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi B DPRD Sumut bersama Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kanwil BPN Sumut di ruang Komisi B DPRD Sumut, Kamis (13/2/25).

Menurut data Kanwil BPN, dari 221 HGU yang tidak aktif, paling banyak berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 128. Kemudian di Kabupaten Asahan, Langkat dan Serdang Bedagai, masing-masing 24, 31 dan 10.

Ketua Komisi B, Sorta Siahaan sangat menyayangkan hal itu. Sebab, saat pemerintah gencar meningkatkan pendapatan, ternyata dari sektor perkebunan banyak peluang yang terbuang.

“Komisi B DPRD Sumut akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk melihat apakah perusahaan yang dilaporkan tidak aktif HGU nya tetap beroperasi atau tidak,” ucapnya saat dikonfirmasi Mistar.id, Jum’at (14/2/25).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan, jika ditemukan perusahaan tidak aktif, namun pada saat temuan mereka aktif berproduksi, maka akan dilaporkan kepada pemerintah pusat.

"Komisi B akan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Dan nantinya kementerian terkait yang akan menindak perusahaan tersebut," katanya.

Sorta menyampaikan, jika HGU pada lahan aktif, seharusnya sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan suatu daerah hingga suatu bangsa, karena perusahaan tersebut berada di bawah naungan negara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Frans Dante Ginting mengharapkan BPN Sumut mampu memberikan data perusahaan pemilik HGU baik yang aktif maupun yang tidak aktif.

"Dengan diberikan data, anggota dewan bisa lebih mudah untuk melakukan pengawasan di lapangan," ucap Frans.

RDP dipimpin Ketua Komisi B, Sorta Ertarty Siahaan, didampingi Wakil Ketua Frans Dante Ginting serta anggota Manaek Hutasoit dan Teyza Samira Tisya. (ari/hm25)