DPRD Medan Dukung Rencana Pemerintah Jadikan Ojol Sebagai Pekerja


Kasman Marasakti Lubis. (f: ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Marasakti Lubis mendukung rencana Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) yang ingin menjadikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pekerja di perusahaan aplikator.
“Pasti kita dukung rencana itu, karena kesejahteraan ojol akan menjadi terjamin ketika menjadi pekerja,” ucap Kasman, Rabu (19/2/25).
Kasman mengatakan, suatu hal yang wajar jika ojol ingin lebih sejahtera dan mendapatkan haknya sebagai pekerja.
“Kalaupun Pemerintah belum bisa menyiapkan rencana tersebut, saya harap status kemitraan ojek dan angkutan online dengan aplikator harus setara dan saling menguntungkan," ujarnya.
Ketua DPD PKS Kota Medan ini menegaskan bahwa pengemudi ojol merupakan warga Indonesia yang harus mendapatkan kesejahteraan.
“Persoalan pengemudi ojol selama ini adalah soal hubungan kemitraan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pengemudi online. Kedepannya harus dibangun regulasi dengan legal standing mereka (pengemudi) adalah pekerja bukan mitra, sehingga jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya," katanya.
Dijelaskannya, beberapa persoalan yang muncul belakangan adalah sistem kemitraan yang merugikan pengemudi ojol, gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya.
"Dalam persoalan ini, negara memiliki hak untuk menegakkan aturan kepada aplikator agar semua pihak tidak merasa dirugikan," katanya. (rahmad/hm20)
PREVIOUS ARTICLE
Habiskan Puluhan Miliar, Objek Wisata Lagundi jadi Tempat Kerbau