Medan, MISTAR.ID

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana membeberkan warga Sumatera Utara (Sumut) untuk hati-hati terhadap politik uang atau yang sering disebut ‘serangan fajar’.
Hal itu dikatakannya mengingat tahun ini merupakan tahun politik yang sebentar lagi akan ada pemilihan.

“Laporkan kalau ada, kita ingatkan masyarakat agar tidak menerimanya. Katakan, kami menolak politik uang,” kata dia dalam pemaparannya saat mengikuti Rapat Sosialisasi Antikorupsi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Sumut, Jumat (27/10/2023)

Wawan juga mengurai pengetahuan tentang korupsi, jenis, penyebab, pelaku, dan pencegahan serta penanggulangannya kepada seluruh peserta yang hadir.

Baca juga:Rumah Ketua KPK Firli Bahuri yang Digeledah Polisi Dicurigai Tempat Pertemuan Bahas Korupsi

“Tagline kami, hajar serangan fajar,” ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya senantiasa mengampanyekan 9 nilai integritas anti korupsi yang disebut ‘Jumat Bersepeda KK’, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

“Hal terpenting dalam penanganan korupsi sejak dini adalah membangun nilai integritas yang dimulai dari diri kita sendiri terutama sebagai pelayan publik dan pemimpin. Menolak untuk menjadi korban korupsi dan menjadi pelaku korupsi itu sendiri,” sebutnya

Wawan berharap, melalui sosialisasi anti korupsi yang digaungkan dapat menciptakan semangat dan perilaku anti korupsi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumut.

Baca juga:Laporan Praktisi Hukum Terkait Kasus Rapidin Simbolon di KPK ‘Mandek’

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, menyambut baik kegiatan sosialisasi anti korupsi tersebut. Ia berpesan kepada generasi muda calon pemimpin bangsa agar senantiasa mengikuti serangkaian program-program sosialisasi agar memahami langkah-langkah dalam bentuk pengawasan.

“Saya selaku ketua DPRD Sumut berpesan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan yang harus kita jaga. Kedepan kita harus memberantas korupsi dan mengetahui pendidikan tentang korupsi sejak dini agar tercipta pemimpin yang berintegritas untuk Indonesia,” ucap Politisi PDI Perjuangan itu.

“Bila perlu dilaksanakan dua kali setahun, agar edukasi kepada masyarakat lebih tinggi khususnya bagi kami anggota dewan, sebab kami ini pengawasan dan sebagai pengawas agar lebih mengetahui langkah – langkah apa yang harus kami kerjakan,” katanya mengakhiri. (jonatan/hm17)