Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar BMKG Medan Wilayah 1, Trismanto mengatakan dalam menghadapi tantangan cuaca dan infrastruktur yang eksterem, pihaknya terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas PUPR tiap daerah.  Koordinasi dilakukan agar setiap daerah bisa melakukan langkah antisipasi.

“Pada Januari 2024, kami akan menggelar FGD untuk memastikan BPBD dan Dinas PUPR dapat menginterpretasikan informasi BMKG dan mengambil tindakan yang diperlukan,” ungkapnya, Kamis (4/1/24).

Sementara itu, melalui Zoom, Kepala Balai Besar BMKG Medan wilayah 1, Hendro Nugroho menjelaskan bahwa Balai Besar BMKG Medan Wilayah 1 memasok informasi dasar kepada pemerintah daerah, sesuai amanah UU 31 Tahun 2009, tentang BMKG.

Informasi ini berfokus pada wilayah yang aman atau rawan bencana. Pasokan informasi dari BMKG membantu pemerintah dalam penetapan rencana tata ruang dan pembangunan.

Dalam perspektif pembangunan, BMKG berkontribusi dengan memberikan informasi geofisika untuk merancang struktur pondasi bangunan yang tahan gempa. Data BMKG juga dapat digunakan dalam penentuan jadwal pelaksanaan pembangunan untuk menghindari risiko cuaca yang merugikan.

“Kalau kita lihat, dulu nenek moyang kita di daerah Samosir dan Tapanuli mengandalkan kearifan lokal, sehingga mampu membangun  rumah dari kayu sehingga lebih tahan gempa,” pungkasnya. (Hutajulu/hm17)