Medan, MISTAR.ID

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor menilai, Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Indonesia menjadi sejarah buruk bagi demokrasi Indonesia.

“Ini adalah tamparan keras bagi Indonesia karena menyerahkan tanggung jawab ke tangan-tangan yang tidak amanah (penyelenggara),” ucapnya pada Mistar, Kamis (6/3/25).

Dosen Kesejahteraan Sosial itu mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024, mengikuti jejak pemilihan umum (Pemilu) pada Februari 2024.

“Pilkada itu mengikuti jejak Pemilu 2024. Kerap disebut sebagai demokrasi paling brutal sepanjang sejarah. Orang yang mengatakan itu bahkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla,” ujarnya.

Fenomena dari PSU, masih kata Shohibul, menciptakan krisis kepercayaan di masyarakat. Akhirnya, rakyat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika tak punya kepentingan.

“Lazimnya PSU tidak akan direspon secara optimal oleh masyarakat. Sehingga, para kontestan bisa saja mengulangi permainan curang dengan memberi uang kepada calon pemilih agar mau hadir di TPS,” katanya.

Lebih lanjut, Shohibul juga menanggapi berbagai penyebab PSU.

“Ada yang kategori pidana karena terbukti melakukan praktik kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, sehingga tidak dapat ditoleransi,” ucapnya.

Menurutnya, kasus yang merugikan nilai demokrasi dan anggaran tidak boleh dianggap selesai dengan penyelenggaraan PSU. Harus ditindaklanjuti dengan proses pidana.

“Fakta hari ini, negara sangat kekurangan uang dengan banyaknya beban masa lalu, sehingga terjadi penghematan. Bisa saja nanti ada daerah yang belum memiliki kesiapan finansial untuk menyelenggarakan PSU,” katanya. (ari/hm20)