Medan, MISTAR.ID

Yayasan Lembaga Konsumsi Indonesia (YLKI) bersama Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) gencar suarakan penerapan earmarking cukai di Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

YLKI berkolaborasi dengan LAPK mengadakan jurnalis training terkait membuat peta jalan dari earmarking cukai MBDK di LePolonia Hotel & Convention, Selasa (11/2/25) sore.

"Tujuan kegiatan ini kita harapkan memang, untuk bisa lebih spesifik kita bersama-sama membahas dan mengawal bahwa earmarking dari cukai minuman berpemanis ini tepat sasaran gitu," ujar Bidang Penelitian YLKI, Rafika Zulfa.

Dijelaskan Rafika, jika Pemerintah Daerah (Pemda) nantinya yang akan mendapatkan income dari cukai MBDK, dengan harapan turut serta mengawal hal tersebut.

"Salah satu yang akan menerima income cukai yaitu Pemda. Maka diharapkan mereka berperan aktif untuk mengawal dan menyuarakan ke pusatnya terkait cukai MBDK," katanya.

Minuman berpemanis di kemasan, kata Rafika sangat banyak jumlah minuman manis berkemasan, mulai dari jenisnya, kemasannya yang saset, gelas kecil, botol yang bervariatif.

YLKI turut melakukan survei di 10 kota Indonesia dan salah satunya Kota Medan yang mendapat hasil bahwa masyarakat mendukung penerapan cukai MBDK.

"Kami melakukan edukasi, kami sosialisasikan ke masyarakat, memberikan pemahaman yang baik bagi mereka. Kemudian masyarakat berbalik arah menjadi setuju, untuk penerapan cukai gitu, terutama untuk kaum ibu-ibu," ucapnya.

Hasil survei YLKI, bahwa usia 12-17 tahun, dimana usia anak sekolah menunjukkan bahwa aksesibilitas penemuan MBDK sangat mudah, seperti di warung sekolah yang luput dari pengawasan para orang tua.

"Mayoritas anak usia <17 tahun hampir setiap hari mengkonsumsi MBDK sebanyak 25,9 persen dengan akses yang sangat mudah ditemukan," tuturnya. (berry/hm25)