Seoul, MISTAR.ID

Dampak ribuan dokter magang mundur dari pekerjaannya menyebabkan Rumah Sakit (RS) terbesar di Korea Selatan (Korsel) menunda prosedur medis dan menolak pasien yang membutuhkan perawatan darurat, pada Rabu (21/2/24) kemarin.

Para calon dokter memprotes wacana pemerintah menambah jumlah orang yang diterima di Fakultas Kedokteran.

RS Asan Medical Center di Seoul memasang kode yang menyatakan divisi daruratnya cuma menangani kasus serangan jantung. Unit Gawat Darurat (UGD) di 4 RS besar lainnya juga berada dalam keadaan ‘siaga merah’, yang menandakan tak mempunyai ruang menampung lebih banyak pasien.

Baca juga:Laut Merah Tegang! Korsel Berencana Bangun Kapal Pengangkut Mobil

“Sangat menyebabkan frustasi melihat aksi mogok dokter yang terjadi kini,” ucap saudara laki-laki seorang pasien kanker kepada surat kabar JoongAng Ilbo, pada Kamis (22/2/24).

Disampaikan, jika dirinya bersama saudaranya sudah menghabiskan 10 jam mencari tempat tidur di RS.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Negeri Ginseng itu menuturkan, sebanyak 7.813 orang dokter telah keluar dari pekerjaannya sejak protes dimulai pekan ini. Mereka komplain dengan rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa-mahasiswi kedokteran.

Agenda dimaksud bertujuan mendatangkan lebih banyak petugas kesehatan ke wilayah pedesaan, dan memenuhi tuntutan salah satu warga yang mengalami penuaan paling instan di dunia.

Baca juga:Jet Tempur F-16 AS Jatuh ke Laut Dekat Gunsan Korsel

Pemerintah mau menaikkan jumlah mahasiswa kedokteran dari 3.000 menjadi 5.000 pada tahun ajaran 2025. Targetnya bakal bertambah hingga 10.000 lagi pada 2035.

Hanya para pendemo mengatakan, Korsel mempunyai cukup dokter. Mereka menilai, pemerintah perlu meningkatkan gaji dan keadaan kerja para dokter sebelum menaikkan jumlah mahasiswa kedokteran.

Penduduk Korsel berjumlah 52 juta jiwa memiliki 2,6 dokter per 1.000 orang pada 2022. Angka itu jauh di bawah rata-rata 3,7 dokter per 1.000 orang untuk negara-negara maju dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Studi opini publik di Korsel menampilkan banyak warga setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Minggu lalu, studi Gallup Korea mengatakan sekitar 76 persen warga mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.

Baca juga:Jumlah Bayi Lahir Rendah, Populasi Penduduk Korsel Berkurang

Menteri Keamanan, Lee Sang-min lalu mengancam para pemimpin protes dengan kemungkinan melakukan penangkapan.

“Polisi dan Kejaksaan bakal berkonsultasi, serta mengambil aksi bagi kelompok atau individu mana pun yang memimpin tindakan kolektif, termasuk penangkapan dan penyidikan,” tukasnya. (mdcm/hm16)