Kuala Lumpur, MISTAR.ID
Selain menyetujui pembubaran parlemen, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak punya pilihan. Demikian disampaikan istana.

Pengawas Keuangan Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (10/10/22) mengatakan, penguasa kecewa dengan perkembangan politik di tanah air saat ini.

“Raja menyatakan kekecewaannya dalam perkembangan politik negara saat ini, dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan perdana menteri untuk mengembalikan mandat kembali kepada rakyat untuk pemerintahan yang stabil,” jelasnya.

Ahmad Fadil juga mengatakan, bahwa raja berharap agar KPU (Komisi Pemilihan Umum) segera mengadakan pemilihan, mengingat musim muson timur laut yang diperkirakan akan dimulai pada pertengahan November.

Baca Juga:Sebanyak 700 Pekerja Migran Malaysia Disekap Pemilik Kasino di Laos

“Raja bersikeras bahwa negara yang tangguh penting untuk memastikan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,” sebutnya.

Pernyataan itu menambahkan, bahwa raja telah menyetujui pembubaran parlemen sesuai dengan Bagian 40(2) dan Bagian 55(2) dari Konstitusi Federal.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan, Senin (10/10/22), bahwa parlemen telah dibubarkan, membuka jalan bagi pemilihan nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun.

Berbicara dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada pukul 3 sore, Ismail Sabri mengatakan, dia meminta persetujuan dari raja pada, Minggu (9/10/22) siang, untuk membubarkan parlemen dan permintaannya diterima.

Baca Juga:Malaysia Kalah di Kings Cup, Tiga Algojo Penalti Tak Mampu Bobol Gawang Tajikistan

Media Malaysia sebelumnya melaporkan, bahwa raja mengunjungi Pusat Peramalan dan Peringatan Banjir Nasional Departemen Irigasi dan Drainase di Ampang, Kuala Lumpur pada 6 Oktober 2022.

Jumat (7/10/22) lalu, pemerintah Ismail Sabri mengumumkan anggaran sebesar RM372,3 miliar (US$80,06 miliar) untuk tahun 2023 di tengah lingkungan global yang tidak pasti dan perkiraan pertumbuhan yang lambat.

Ini adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia. Pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023, tetapi Ismail Sabri telah berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.

Baca Juga:6.000 Warga Indonesia Berobat Jantung ke Malaysia Setiap Tahun

Pada 30 September 2022, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organisation) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar GE15 dapat diadakan tahun ini.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, sangat vokal dalam mendorong jajak pendapat, seolah-olah untuk mencari mandat baru dari rakyat.

Seruan UMNO untuk GE15 awal telah dikritik oleh oposisi dan anggota Kabinet Ismail Sabri sendiri karena Departemen Meteorologi Malaysia telah memperingatkan banjir selama musim monsun timur laut, yang biasanya dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan Maret.(cna/hm10)