Demilitarisasi Ukraina, Jerman Tolak Usulan Rusia


Kanselir Jerman Olaf Scholz. (f:net/mistar)
London, MISTAR.ID
Kanselir Jerman, Olaf Scholz mengklaim keamanan Eropa harus berpusat pada Ukraina yang kuat. Scholz menolak sikap Rusia agar negara tetangganya itu didemiliterisasi. Hal itu disampaikan Scholz pasca Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan sejumlah rencana koalisi baru antar negara yang ingin meningkatkan dukungan ke Kyev melawan Moskow. Starmer menjadi tuan rumah sebuah rapat darurat di London pada Minggu (2/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Starmer mengakui Kyev memiliki sejumlah pendukung terbatas, yang mampu bertindak dalam kondisi darurat. Ia tidak secara terang-terangan menyebut apakah Berlin bakal mengerahkan tentara ke Ukraina, namun hanya menekankan bakal terus mendanai dan memberikan dukungan militer ke Ukraina.
“Sudah cukup jelas kami harus mendukung Ukraina secara pendanaan dan militer,” kata Scholz, seperti dikutip dari RT.com.
Berdasarkan catatan Kiel Institute di Jerman, Berlin telah mengumpulkan total 44 miliar euro (Rp750 triliun) untuk Kyev. Jerman merupakan negara pendonor terbesar kedua untuk Ukraina.
Jerman diperkirakan telah menggelontorkan dana sekitar US$ 18 miliar (Rp293 triliun) dalam bentuk bantuan milier dan bantuan jenis lainnya.
“Selanjutnya, kami harus mengetahui bahwa inti setiap perdamaian harus berarti kemampuan bagi Ukraina untuk mempertahankan diri dan punya militer yang kuat. Segala bentuk keamanan harus berpusat di sekitarnya (Ukraina),” kata Scholz.
PBB menyebut lebih dari 11.700 warga sipil tewas sejak dimulainya perang Ukraina pada Februari 2022 dan mendesak para pemimpin yang mempersiapkan sesi Majelis Umum ke-79 untuk memanfaatkan semua peluang untuk mengakhiri konflik.
"Sayangnya, dua setengah tahun sejak eskalasi perang ini, kondisinya terus memburuk. Jumlah korban tewas terus meningkat. Penderitaan manusia terus berlanjut pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi," kata Penjabat Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan, Joyce Msuya pada sidang Dewan Keamanan PBB.
Perang Ukraina telah mendesak 10 juta orang di negara itu terpaksa mengungsi dan serangan skala besar yang terjadi di seluruh negeri sejak 26 Agustus 2022. Menekankan peningkatan aktivitas militer menghambat operasi kemanusiaan dan membahayakan pekerja bantuan. Hingga kini, donasi hampir US$ 1,4 miliar (Rp 21,56 triliun) untuk respons kemanusiaan bagi 14,6 juta orang di seluruh Ukraina. (tempo/hm18)