Medan, MISTAR.ID

Pengadilan Tinggi (PT) Medan memotong atau meringankan vonis mantan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik (HAM) Medan, Ardiansyah Daulay, menjadi 4 tahun penjara.

Sebelumnya pada tingkat pengadilan pertama, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, pria berusia 37 tahun tersebut dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Majelis hakim PT Medan yang diketuai Longser Sormin meyakini Ardiansyah terbukti bersalah mengorupsi pengelolaan keuangan negara pada Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP HAM Medan tahun 2018 sebesar Rp8.059.455.203 (Rp8 miliar lebih) sebagaimana dakwaan primer.

Adapun dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU) tersebut, yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," ucap Sormin dalam putusan banding Nomor 49/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN yang dilihat mistar.id, Minggu (16/2/25).

Selain penjara, warga Jalan Mesjid Komplek Perumahan Kyoto Blok B-19, Kecamatan Medan Sunggal, ini juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Hukuman denda tersebut cenderung lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang sebelumnya menghukum Ardiansyah membayar denda sebesar Rp100 subsider 1 tahun kurungan.

Tak hanya itu, PT Medan juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Ardiansyah berupa pembayaran uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp3.246.169.453 (Rp3,2 miliar lebih).

"Apabila terdakwa dalam waktu 1 bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak membayar UP, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi UP tersebut," ujar Sormin.

Dalam hal, sambung Sorim, apabila Ardiansyah tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

"Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," katanya.

Sementara itu, uang kerugian negara sebesar Rp250 juta yang telah dibayarkan Ardiansyah melalui rekening rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dinyatakan dirampas untuk negara.

Pembebanan UP yang dijatuhkan Hakim Tinggi lebih ringan daripada vonis Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang sebelumnya meyakini Ardiansyah telah menikmati seluruh kerugian keuangan negara, yaitu Rp8.059.455.203 (Rp8 miliar lebih).

Sehingga, Ardiansyah pun dibebankan untuk membayar sisa UP sebesar Rp7.809.455.203 (Rp7,8 miliar lebih). Sebab dari total UP sebesar Rp8 miliar lebih itu, Ardiansyah sudah mengembalikannya kepada negara sebesar Rp250 juta.

Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah terdakwa tidak membayar UP, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi UP tersebut.

Namun, dalam hal apabila Ardiansyah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. (deddy/hm20)