Mantan Kadis Kominfo Taput Didakwa Korupsi Pengadaan ISP Rp2,8 Miliar


Mantan Kadis Kominfo Taput, Polmudi Sagala (kemeja hijau), dan Hanson Einsten Siregar (kemeja kotak-kotak) selaku mantan PPK Dinas Kominfo Taput. (f: deddy/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Polmudi Sagala (55), diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/2/25).
Dia tak sendiri, ada rekannya bernama Hanson Einsten Siregar (42) yang turut diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Haston merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kominfo Taput.
Keduanya didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) melakukan korupsi pengadaan internet service provider (ISP) tahun anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp2.832.502.714 (Rp2,8 miliar).
Dalam membacakan surat dakwaannya di Ruang Sidang Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Taput merincikan kerugian keuangan negara tersebut.
Diutarakan JPU Malondo Sitorus, kerugian keuangan negara yang timbul pada tahun 2020 sebesar Rp1.009.959.177 (Rp1 miliar) dan senilai Rp1.822.543.537 (Rp1,8 miliar) pada tahun 2021. Sehingga, total keseluruhan mencapai Rp2,8 miliar.
Baca Juga: Kasus Suap Rp68,4 Miliar, Mantan Bupati Langkat TRP Bersama Abangnya Bakal Diadili di PN Medan
"Dakwaan primer, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP," ujar Malondo.
Dakwaan subsider, lanjut jaksa, perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan, selanjutnya majelis hakim yang diketuai Sarma Siregar menunda dan kembali membuka persidangan, Rabu (26/2/25), dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari Polmudi.
Sementara itu, Haston tidak mengajukan eksepsi, sehingga hakim menunda dan kembali memnuka persidangannya pada Maret 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (deddy/hm24)