Medan, MISTAR.ID

Sri Ulina Ginting (60), mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Binjai divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim atas kasus korupsi proyek Detail Engineering Design (DED) di Disdik Binjai tahun anggaran (TA) 2021.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan juga menjatuhkan vonis serupa kepada 2 rekanan, yaitu Rosmaida Sitompul (60) sebagai Direktur CV Gamma’91 Consultant dan Satriya Prabowo (30) selaku Wakil Direktur III CV Gamma’91 Consultant.

Majelis Hakim yang diketuai M Nazir meyakini perbuatan ketiga terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.

Adapun dakwaan subsider JPU yang dimaksud ialah Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sri Ulina Ginting, terdakwa Rosmaida Sitompul, dan terdakwa Satriya Prabowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun,” sebut Nazir di Ruang Sidang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (9/1/25) sore.

Baca Juga : Berkas Perkara Suap PPPK 3 Pejabat Langkat Dinyatakan Lengkap

Selain penjara, hakim juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kemudian, hakim juga membebani para terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmati. UP Sri sebesar Rp50 juta, Rosmaida sejumlah Rp30 juta, dan Satriya sebanyak Rp537.005.000 (Rp537 juta).

UP tersebut kini telah dibayarkan seluruhnya oleh masing-masing para terdakwa dengan dititipkan melalui rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejari Binjai, sehingga hakim menyatakan uang tersebut dirampas untuk negara.

Setelah membacakan putusan, hakim bertanya kepada para terdakwa dan JPU terkait bagaimana sikapnya. Mendengar pertanyaan tersebut, para terdakwa dan JPU kompak menyatakan terima, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrah).