Batu Bara, MISTAR.ID

Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistemik di Dinas Pendidikan (Disdik) Batu Bara dengan kerugian Rp5 miliar dilaporkan tim Sulink ke Polres Batu Bara. Penjelasan tersebut disampaikan Danil Fahmi, Advokad dari Firma Hukum Zamal Setiawan & Parter (ZSP) selaku kuasa hukum Tim Sulink, Jumat (28/2/2025).

Terkait laporan ini, Fahmi mendesak Kapolres Batu Bara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb untuk segera melakukan pengusutan.

"Sewaktu rilis akhir tahun di Polres Batu Bara pada akhir 2023, seingat saya pak Taufiq menargetkan penanganan dugaan tindak korupsi dalam 6 bulan ke depan. Berdasarkan target tersebut, kami mendesak kapolres segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan klien kami ke Polres Batu Bara nomor B/30/1/Res3.3./2025 Reskrim tertanggal 21 Januari 2025," ujarnya.

Fahmi menjelaskan, Tim Sulink telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistemik di Disdik Batu Bara tahun anggaran 2022 dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp5 milyar kepada Polres Batu Bara.

"Bahwa untuk pengawasan bersama dan untuk penegakan hukum yang berintegritas, maka kami melaporkan kepada khalayak melalui rekan-rekan media," kata Fahmi.

Dijelaskan Fahmi, Tim Sulink telah melaporkan adanya tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengadaan Aplikasi Simple Bos untuk seluruh sekolah SD dan SMP di seluruh Kabupaten Batu Bara dengan estimasi biaya sebesar Rp5.324.350.000.

Pada pelaksanaannya, disebutkan Fahmi, aplikasi tersebut untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS untuk seluruh sekolah SD dan SMP kepada pihak terkait.

Di sisi lain, Fahmi mengatakan bahwa Kementrian Pendidikan RI telah meluncurkan aplikasi ARKAS sebagai media pelaporan seluruh sekolah SD dan SMP untuk melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS.

"Bahkan Kementrian Pendidikan RI melalui pasal 60 Permendikbud Ristek No 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan telah memberikan batasan kepada seluruh sekolah dan seluruh sekolah dilarang membeli aplikasi/cloud/hosting yang bersifat untuk pelaporan penggunaan dana BOS," ucapnya.

Dengan demikian, Fahmi menilai secara minimum setidak-tidaknya telah terjadi perbuatan melawan hukum dan terjadi in-efesiensi dalam penggunaan anggaran yang tidak jelas outcome dari sebuah pengadaan barang dan jasa, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Tipikor.

Pada kesempatan itu, Fahmi juga meminta dukungan kepada publik untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meggunakan kewenangan supervisi pada penyidikan perkara ini dengan mengisi form laporan pada website https://kws.kpk.go.id/ mengingat kerugian negara sudah di atas 1 milyar.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Batu Bara AKP Enand Daulay melalui Kanit Tipikor Ipda Rafi saat dikonfirmasi mempersilahkan wartawan menghubungi Kasi Humas Polres Batu Bara.

Namun, saat dihubungi Kasi Humas Polres Batu Bara AKP AH Sagala mengaku tidak dapat memberikan penjelasan karena laporan tersebut belum diketahuinya. (ebson/hm24)