Medan, MISTAR.ID

Komisi Yudisial (KY) RI meminta publik supaya menghormati pengadilan dan hakim.

Permintaan itu disampaikan buntut dari kericuhan sidang Razman Arif Nasution (RAN) dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.

Kericuhan di Pengadilan Negeri (PN) Negeri Jakarta Utara (Jakut), pada Jumat (7/2/25) lalu, itu dipicu ketika majelis hakim menyatakan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban tertutup untuk umum.

Alasan hakim menggelar persidangan tertutup ialah karena kasus memuat unsur-unsur asusila. Mendengar itu, pihak terdakwa RAN tak setuju dan meminta supaya persidangan dilangsungkan terbuka untuk umum.

Situasi di ruang sidang pun memanas dan hakim memutuskan untuk menskors persidangan.

Pasca diskors, RAN yang juga merupakan seorang advokat ini pun tiba-tiba berlari dan menghampiri Hotman yang saat itu duduk di kursi saksi korban.

Sehingga, kericuhan pun tak terhindarkan. Bahkan, di saat yang bersamaan ada juga seorang penasihat hukum (PH) RAN bernama Firdaus Oibowo menaiki meja persidangan tanpa seizin pihak pengadilan.

KY pun menyayangkan dan menyesalkan insiden kericuhan tersebut terjadi ditambah lagi ada pengacara yang naik ke atas meja persidangan.

Seperti diutarakan Juru Bicara (Jubir) KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keterangan persnya yang diterima Mistar, pada Selasa (11/2/25).

"KY sangat menyayangkan peristiwa ini dan berharap tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari," ujarnya.

Tim advokasi hakim KY telah bertemu dengan Ketua PN Jakut dan majelis hakim perkara pencemaran nama baik terdakwa RAN untuk mendapatkan tambahan keterangan mengenai peristiwa tersebut," sambungnya.

Mukti meminta seluruh pihak termasuk jaksa penuntut umum (JPU) maupun PH untuk menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan yang digelar di setiap pengadilan di Indonesia.

Hal senada juga dilontarkan Binziad Kadafi selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY.

Kadafi menjelaskan mengenai peran KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

"Dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang (UU) KY menugaskan KY untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim," ucapnya.

Lanjut Kadafi, KY pun berharap kepada Mahkamah Agung (MA) agar memberikan perhatian terhadap keamanan hakim dan pengadilan.

KY juga mendorong MA untuk mengimplementasikan Peraturan MA Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan secara lebih efektif.

"Peraturan ini perlu menjadi acuan dilaksanakannya pengamanan di pengadilan," ujarnya.

KY, kata Kadafi, berharap majelis hakim terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan sesuai KUHAP dan terus memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"KY pun mengimbau kepada para advokat agar dapat menjaga marwah hakim dan ketertiban di pengadilan," tutupnya. (deddy/hm27)