Medan, MISTAR.ID

Pendataan lengkap koperasi dan UMKM yang tengah dilakukan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditergetkan mendata sebanyak 5 juta kopersi dan UMKM diharapkan valid dan tepat sasaran.

Seperti dikatakan Penasehat Forum Kewirausahaan Pemuda Indonesia, Alwen Ong yang beberapa waktu lalu juga telah didata oleh pihak BPS.

“Dengan adanya pendataan ini, harapan besarnya tentu data yang dihasilkan valid dan ada program yang terarah. Serta pendataan juga tepat sasaran,” sebut sociopreneur Medan ini, Kamis (26/10/23).

Baca juga:BPS Data Seluruh Koperasi dan UMKM di Sumut, Dipakai Basis Data Mensejahterakan

Dalam pendataan tersebut harus melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Alwen berharap UMKM tidak terkendala terkait NIB. Apalagi pemerintah telah melakukan bantuan dan membuka ruang dalam mengurus NIB untuk UMKM.

“Biasanya ada satu problem yang mungkin bisa di amati, kenapa UMKM takut mengurus NIB. Karena takut kena pajak. Padahal itu ketakutan mereka saja. Inilah perlunya edukasi yang kuat. Sebab.pelaku usaha denga omset dibawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak,” jabarnya.

Selain itu, ada juga ditemukam dilapangan terutama di daerah berupa penipuan membuat NIB. Masyarakat harus bayar Rp100 ribu dengan iming-imingi bahwa dengan NIB bisa digunakan untuk kredit di Bank Sumut.

Baca juga:Tingkatkan UMKM, DPRD Medan Dorong Pemko Segera Manfaatkan Marketplace Kedan

“Untuk itu, beberap minggu lalu tepatnya di Tapsel kita adakan seminar wirausaha dan pendaftaran NIB, sekaligus pendaftaran halal usaha. Dari sekitar 780 peserta yang ikut ada 400 an UMK yang mengurus NIB nya. Kita harapkan UMKM seluruhnya bisa mengurus NIB sehingga terdata,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pendataan Koperasi dan UMKM ini akan menjadi Basis Data Tunggal yakni salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Baca juga:Pelaku UMKM Akui Manfaat KUR Dalam Mengembangkan Usaha

Basis data ini memainkan peran sentral dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang para pelaku usaha dan mencakup informasi yang luas mengenai karakteristik usaha yang dijalankan oleh UMKM.

Dikatakan Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin pendataan ini sangat baik tujuannya lantaran data UMKM akan tersinkron ke Kementrian Koperasi dan UKM.

“Sehingga nantinya akan mendapat sentuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM ke depannya,” pungkasnya. (anita/hm17)