Medan, MISTAR.ID

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengawasi 21 dari puluhan ribu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (17/2/25).

"Sisanya masih di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM)," katanya.

Pengalihan pengawasan dari KemenkopUKM menjadi diawasi oleh OJK itu telah dilakukan sejak 10 Januari 2025, dan sudah tercatat 21 nama koperasi yang menurut penilaian KemenkopUKM harus masuk kriteria open loop atau melayani non-anggota.

"Jadi nanti mereka harus memilih bentuk badannya, dan akan menjadi lembaga jasa keuangan yang mana supaya bisa diawasi oleh OJK," ucap Sophia.

Ia menyampaikan bahwa integritas tata kelola sangat perlu, jangan sampai pengaturan pengawasan itu tidak berjalan dengan baik karena ada benturan kepentingan.

"Dalam amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki fungsi memelihara stabilitas sistem keuangan, dan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," ujarnya.

Tugas OJK, lanjut Sophia adalah melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), penanganan Krisis Sistem Keuangan (KSK), dan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik.

Aset industri jasa keuangan yang diawasi OJK yaitu, banking dengan total aset Rp13,017 triliun, capital market total kapitalisasi pasar sebesar Rp19,714 triliun, dan non bank financial institutions (NBFI) Rp3,435 triliun.

Lalu, ada Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) 1 sampai 4. KBMI 1 Rp6 triliun dengan 65 bank, KBMI 2 Rp6 triliun sampai Rp14 triliun ada 23 bank, KBMI 3 Rp14 triliun sampai Rp70 triliun ada 13 bank, dan KBMI 4 di atas Rp70 triliun terdapat 4 bank.

"Semakin besar persyaratan modal, maka jumlah bank akan semakin kecil. KBMI 4 dengan 4 bank terdiri dari 3 bank himbara dan 1 bank swasta," tuturnya.

Kemudian, untuk menjaga resiliensi industri perbankan adalah menjaga rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang sejauh ini relatif tinggi di atas normal.

"Sekarang sekitar 26 persen. Untuk menjaga risiko kredit, bisa dengan menganalisa rasio dengan nama Non-Performing Loan (NPL) dan masih terjaga dengan baik juga," katanya.

Sophia mengatakan antusias penghimpun dana di pasar modal masih dalam tren positif.

"Nilai penawaran umum hampir mencapai Rp260 triliun per 31 Desember 2024. Di luar masih ada 115 pipeline, ada tambahan penawaran umum lebih kurang Rp30 triliun," ujarnya.

Lanjutnya, bursa karbon telah mengakumulasi nilai perdagangan sekitar Rp50 miliar sejak awal diluncurkan pada September 2023 dalam rangka mendukung Indonesia mencapai target Net Zero Emission.

Sementara itu, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), saat ini memiliki aset sekitar Rp1.000 triliun.

"Menjaga resiliensi dengan penerapan tata kelola yang baik. Kemudian piutang pembiayaan, rasio yang biasa dijaga adalah Non-Performing Financing (NPF). Angkanya masih terjaga di bawah threshold maksimum," ucapnya.

Di samping itu, dalam sektor aset kripto hingga Desember 2024, jumlah investor hampir 23 juta dengan nilai transaksi Rp94 triliun. Total saksi aset sebesar Rp650 triliun.

"Penyaluran kredit sekitar Rp300 triliun dan meningkat 16 persen secara year over year (y-o-y)," tuturnya.

Menurutnya, kredit yang paling banyak ada di industri pengolahan sawit dan perkebunan sawit. Hak tersebut sejalan dengan pengembangan ekonomi Sumut. (amita/hm27)