Friday, January 31, 2025
logo-mistar
Union
EKONOMI

APBN 2024 Defisit 2,29 Persen dari PDB

journalist-avatar-top
By
Monday, January 6, 2025 13:01
38
apbn_2024_defisit_229_persen_dari_pdb

apbn 2024 defisit 229 persen dari pdb

Indocafe

Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencatat defisit sebesar 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp507,8 triliun.

Capaian ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, meskipun sebelumnya Kementerian Keuangan sempat memproyeksikan potensi pelebaran defisit hingga 2,7 persen.

Pendapatan negara selama tahun 2024 tercatat mencapai Rp2.842,5 triliun, melampaui target Rp2.802,3 triliun. Namun, belanja negara yang mencapai Rp3.350,3 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, turut mendorong defisit. Belanja ini juga melampaui target APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun.

“Kita lihat defisit APBN 2024 di angka Rp507,8 triliun. Ini sangat impresif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (6/1/25).

Baca juga: Belanja Negara Tinggi, Proyeksi APBN 2024 Ditutup Defisit Rp609,7 T

Menurutnya, capaian ini lebih baik dibandingkan laporan semester yang sebelumnya memproyeksikan defisit mencapai Rp609,7 triliun. Defisit tersebut juga lebih rendah dari target awal APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun. Selain itu, defisit keseimbangan primer berhasil ditekan hingga Rp19,4 triliun, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp110,8 triliun maupun target awal sebesar Rp25,5 triliun.

Sri Mulyani mengakui bahwa penerimaan pajak mengalami tekanan dan tidak mencapai target Rp1.988,9 triliun. Meski begitu, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun dianggap cukup positif karena menunjukkan pemulihan dari proyeksi sebelumnya dalam laporan semester.

Lonjakan belanja negara, terutama pada semester pertama 2024, disebabkan oleh tambahan pengeluaran untuk melindungi masyarakat. Beberapa pengeluaran tersebut dialokasikan untuk subsidi, perlindungan sosial, dan program prioritas lainnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa laporan ini masih bersifat non-audit dan berdasarkan data sementara yang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Hasil audit yang lebih lengkap akan dirilis pada laporan resmi berikutnya. (cnn/hm20)

journalist-avatar-bottomRedaktur Elfa Harahap