Surat Pengawas SMP Deli Serdang Belum Terbit, Sekolah Terbengkalai


Kabid GTK Disdik Deli Serdang, Jumakir (kanan) bersama Kadisdik Yudi Hilmawan.(f:sembiring/mistar)
Deli Serdang, MISTAR.ID
Surat keterangan penugasan pengawas SMP di Deli Serdang belum juga diterbitkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Deli Serdang. Hal ini menyebabkan pengawas menjadi terkatung-katung dan sekolah terbengkalai.
Menurut informasi yang diperoleh, lambatnya penerbitan surat penugasan pengawas SMP disebabkan oleh plotting pengawas yang memberikan nilai di bawah ekspektasi kepada kepala sekolah berprestasi.
Sejumlah ASN Disdik Deli Serdang yang minta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk ketidakpaham atau mengacuhkan regulasi.
"Pada masa Kadisdik Deli Serdang terdahulu maupun saat ini masih ada tradisi mengangkat kepala sekolah yang tidak punya sertifikat guru penggerak. Mengangkat pengawas yang belum sertifikasi guru dan bersertifikat pengawas. Bahkan mengangkat penilik yang belum bersertifikat pendidik," ujar mereka yang meminta nama dirahasiakan pada Jumat (14/2/25).
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Deli Serdang, Jumakir membantah tudingan tersebut. Menurutnya, pengangkatan kepala sekolah, pengawas, dan penilik itu di bagian subbag umum bukan di GTK.
"Mengenai keterlambatan plotting pengawas disebabkan perubahan regulasi dan aplikasi di SIM Tendik. PAUD Formal atau TK sebanyak 500-an lembaga lebih tidak lagi bisa diploting dalam pengawasan penilik seperti yang selama ini. Penilik hanya bisa diploting untuk mengawasi lembaga PAUD non formal," jelas Jumakir.
Sebanyak lima ratusan TK, kata Jumakir, harus diploting ke dalam pengawas formal yang selama ini hanya mengawasi SD dan SMP.
"Jadi tidak ada hubungan dengan penilaian kinerja di bawah ekspektasi. Masalah penilaian kinerja di bawah ekspektasi itu merupakan kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang," jelas mantan Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Pakam tersebut. (sembiring/hm17).