Persoalan Hutan, Warga Desa Sihopuk Baru dan Sihopuk Lama Unjuk Rasa
Kapolsek Padang Bolak didampingi Camat Haltim dan Perwakilan KPH VI menemui massa (f:ismael/mistar)
Paluta, MISTAR.ID
Unjuk rasa warga Desa Sihopuk Baru dan Desa Sihopuk Lama, Kecamatan Halonginan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), di perkebunan PT Hutan Barumun Perkasa (HBP) nyaris berujung ricuh.
Ketegangan terjadi antara massa dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) VI Sipirok, serta perwakilan PT HBP.
Beruntung, aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek Padang Bolak, AKP Muallim Harahap, segera turun tangan dan berhasil meredam situasi pada Selasa (25/02/2025).
Aksi demonstrasi awalnya berlangsung di depan pintu gerbang pos satpam PT HBP. Warga menyuarakan tuntutan terkait dugaan perambahan hutan dan meminta pihak terkait hadir untuk memberikan penjelasan. Namun, karena tidak ada pejabat yang muncul, massa memaksa masuk ke halaman kantor perusahaan.
Setelah berhasil memasuki halaman kantor, massa terus mendesak agar pejabat berwenang memberikan jawaban atas tuntutan mereka. Tak lama berselang, perwakilan dari KPH VI Sipirok tiba di lokasi dengan pengawalan ketat polisi.
Dalam pertemuan dengan pihak KPH, warga menuntut agar perambahan hutan di kawasan IUPHHK-HTI PT HBP segera ditertibkan. Mereka menuding perusahaan telah menggarap lahan yang masuk dalam wilayah Desa Sihopuk Lama dan Sihopuk Baru.
Selain itu, massa mendesak agar KPH VI Sipirok menyelesaikan persoalan lahan di kawasan tersebut sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 2025 serta turunannya, Permenhut No. 36 Tahun 2025, tentang perambahan hutan.
Tak hanya itu, warga juga meminta Bupati Paluta segera menghentikan aktivitas PT HBP yang diduga merambah hutan dan mengembalikan lahan masyarakat yang telah digarap perusahaan. Mereka juga menuntut Satgas Mafia Tanah turun tangan untuk memeriksa izin perusahaan dan mengungkap siapa pihak yang bermain dalam dugaan praktik ilegal ini.
Pihak kepolisian sempat mengupayakan mediasi antara warga dan perwakilan PT HBP. Namun, perundingan tidak mencapai titik temu. Hingga berita ini diturunkan, warga bersikeras melanjutkan aksi dengan mendirikan tenda di halaman kantor PT HBP sebagai bentuk protes lebih lanjut. (ismael/hm17)
