Dairi, MISTAR.ID

Untuk mendukung penuh program pariwisata di Danau Toba dan mewujudkan destinasi  berkelas mewujudkan destinasi wisata berkelas dunia, Pemkab Dairi kini melakukan langkah penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Tao Silalahi, Kecamatan Silahisabungan.

“Ini artinya di tahun 2024 Tao Silalahi bebas KJA dengan artian tidak zero, melainkan ada zonasinya. Langkah dan upaya sedang berjalan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Charles Bantjin, pada Jumat (1/12/23).

Teknisnya melibatkan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Distan KPP), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP.

Baca juga:Eceng Gondok – KJA di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut: Perhatikan Setiap Detail

“Penertiban dimulai dengan sosialisasi ke masyarakat petani pemilik KJA secara bertahap, sebagaimana kesepakatan hasil musyawarah pemerintah daerah, provinsi dan  pemerintah pusat melibatkan stakeholder. Soal teknis di lapangan, silahkan menghubungi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ya,” kata Sekda menyarankan.

Sekaitan dengan itu, Kepala Distan KKP, Robot Simanullang ketika dihubungi mistar.id membenarkan melakukan sosialisasi ke lapangan, juga survei jumlah petani dan KJA diperkirakan mencapai di atas 5.000 petak.

Pihaknya mengajukan anggaran ke pemerintah lebih tinggi untuk alih fungsi usaha produksi ikan, dengan dana taksasi alih fungsi petani KJA menjadi petani budidaya ikan sistem bioflok di darat mencapai puluhan miliar rupiah. Ini sesuai jumlah data petani KJA yang ada. Pasalnya, APBD Dairi tahun 2024 tidak mencukupi.

Baca juga:Persiapan Aquabike World Championship 2023, KJA Digeser, Eceng Gondok Dibersihkan

“Standard Operational Procedure (SOP) kita, bahwa produksi ikan tidak boleh dikurangi. Makanya mengajak warga petani KJA di Silahisabungan melakukan budidaya ikan sistem bioflok,” ujar Robot, sambil membenarkan sosialisasi ke masyarakat sedang berjalan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Rahmatsyah Munthe. Dikatakan, sosialisasi alternatif alih fungsi usaha petani KJA juga tengah dilakukan, seperti menyarankan membuka usaha kuliner, seni dan budaya, mengingat daerah tersebut merupakan tempat wisata yang sudah terkenal.

Pihak Dinas PUTR mengaku, selaku fasilitas tata ruang juga sedang melakukan pemetaan zona di lapangan.

Baca juga:Ikut RDP di Pemprov Sumut, Bupati Simalungun Bahas Masalah KJA

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Saut Maruli Tua Sinaga ketika dicoba dihubungi mistar.id lewat telepon seluler tidak berhasil dikonfirmasi.

Sementara Kasat Pol PP, Horas Pardede menyampaikan, pihaknya saat ini sedang rutin melakukan pendataan KJA di Silahisabungan yang semakin bertambah sejak pemerintah melakukan penertiban mulai tahun 2020 lalu. (manru/hm16)