Simalungun, MISTAR.ID

Penanganan pasca-banjir bandang di Parapat, Kabupaten Simalungun, masih menjadi sorotan. Sudah satu bulan sejak bencana terjadi, namun proses penyaluran bantuan untuk korban banjir dinilai masih lambat.

Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Simalungun, Senin (21/4/2025), Sekretaris BPBD, Manaor Silalahi menjelaskan pemberian bantuan dilakukan berdasarkan tingkat kelayakan, bukan jumah kerusakan secara keseluruhan.

“Kalau standar, hanya bantuan, bukan ukuran. Kalau rusak parah, Rp5,5 juta. Tapi itu tergantung kondisi di lapangan dan hasil komunikasi tim dengan perangkat desa,” ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Simalungun, Lusman Siagian, menambahkan bahwa total 22 rumah terdampak banjir telah menerima bantuan dengan nominal yang bervariasi sesuai tingkat kerusakan.

Rumah rusak berat menerima bantuan Rp5,5 juta, sedang Rp3,5 juta, dan rusak ringan diberikan Rp2,5 juta.

Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Simalungun juga turut aktif dalam penanganan korban banjir di Parapat.

Kepala Dinas Sosial, Osnidar Marpaung, mengatakan bahwa pihaknya telah membuka dapur umum untuk memastikan kebutuhan makanan warga terdampak terpenuhi.

“Sesuai tupoksi Dinsos, bagaimana masyarakat tidak terganggu makan atau kelaparan. Kita bangun dapur umum untuk makan pagi, siang, dan malam,” ujar Osnidar.

Dinsos juga telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Hasilnya, 22 kepala keluarga menerima bantuan logistik seperti kasur, pakaian, peralatan dapur, dan sembako.

"Dari Kemensos, bantuannya berupa magicom, kuali, dan kompor. Kalau terjadi bencana, Dinsos siap dengan bantuan sembako," tuturnya.

Selain soal teknis bantuan, rapat Pansus DPRD Simalungun juga menyoroti penyebabnya banjir bandang di Parapat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Simalungun, Daniel Silalahi, mengungkapkan bahwa bencana ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem lingkungan.

“Ada aktivitas penebangan pohon, penderesan getah pinus, serta kegiatan replanting di atas kawasan Kota Parapat,” ucap Daniel.

DPRD Anggota dari Partai Hanura, Frandi Warisman Sitio, mendesak agar bantuan disalurkan lebih cepat.

“Itu harus disusul, harus dipercepat, sudah sebulan lalu kejadiannya,” katanya.

Rapat yang dipimpin oleh anggota DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, menjadi forum evaluasi menyeluruh terkait penyaluran bantuan untuk korban banjir dan kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan wisata itu. (indra/hm27)