Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sampai saat ini DPRD Pematangsiantar belum memiliki unsur pimpinan defenitif, sehingga berimbas kepada pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selain itu, pembahasan P-APBD Tahun 2024 juga terpaksa batal.

Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar sementara, Daud Simanjuntak mengatakan, sampai saat itu partai politik (parpol) yang mendapat jatah jabatan pimpinan belum mengeluarkan surat rekomendasi.

“Memang harus unsur pimpinan dulu defenitif, kemudian baru bisa dibentuk AKD,” ujarnya, Selasa (1/10/24).

Dikatakan Daud, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan tidak harus menunggu seluruh partai politik yang mendapat jabatan pimpinan mengeluarkan rekomendasi.

“Di Pematangsiantar kan tiga partai, PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem, jika salah satunya sudah mengeluarkan rekomendasi sudah bisa, tidak harus menunggu ketiganya,” ucap politisi Golkar ini.

Baca Juga : Usai Dilantik, DPRD Simalungun Mulai Rapat Internal Pembentukan AKD

Partai Golkar, lanjut Daud, baru mengeluarkannya surat rekomendasi pekan depan. “Minggu depan, mudah-mudahan juga lah secepatnya. Karena yang berwenang memang pusat,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Pematangsiantar, Frans Herbert Siahaan menyebut sampai saat ini surat rekomendasi juga belum keluar. Anggota DPRD Pematangsiantar periode 2019-2024 ini juga tidak dapat memastikan itu.

“Kewenangan DPP kita sifatnya hanya menunggu. Informas nya juga kita di daerah ini belum tahu. Kalau sudah turun, kita pasti memberitahukan,” kata Frans Herbert melalui sambungan telepon.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024 lalu, PDI Perjuangan yang meraih 7 kursi DPRD Pematangsiantar mendapat jatah Ketua, kemudian Golkar Wakil Ketua I dan NasDem Wakil Ketua II. (gideon/hm24)