Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi A Sitanggang menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna tersebut, Junaedi mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan oleh DPRD. Ia pun menjawab terkait masalah sampah yang ada di Pematangsiantar.

“Pemko pematangsiantar telah menggunakan mesin pengolah sampah yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Ke depannya, kapasitas mesin pengolah sampah serta alat berat akan ditingkatkan untuk memudahkan penanganan dan penataan sampah di TPA,” jelas Junaedi, Senin (19/11/24).

Kemudian, ia juga merespon saran dari Fraksi Partai Golkar terkait pelayanan ASN ke masyarakat.

Baca juga: Alasan Rendahnya Realisasi Pendapatan dan APBD Siantar 2024

“Pemko Pematangsiantar telah memperoleh Opini A Kualitas Tertinggi dengan nilai 92,05 (Zona Hijau) untuk Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024,” tambahnya.

Sedangkan masalah lain, seperti kebakaran Pasar Horas, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pihaknya akan melakukan kajian dan memperbarui data objek pajak.

“Terkait Pasar Horas, Pemko Pematangsiantar telah memfasilitasi pedagang yang menjadi korban kebakaran agar bisa berjualan di sepanjang Jalan Merdeka, hingga status tanggap darurat berakhir. Sedangkan objek pajak akan dikaji retribusinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD,” jelasnya lagi.

Saran dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Nurani Keadilan, Pemko Pematangsiantar juga diminta memprioritaskan pembangunan yang merata dan menggali potensi pendapatan daerah.