Pematangsiantar, MISTAR.ID

Jika gugatan sengketa Pilkada 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi, Kota Pematangsiantar bakal memiliki pemimpin baru terhitung tahun 2025 nanti. Sejumlah pekerjaan besar menunggu Walikota dan Wakil Walikota mendatang.

Akademisi dari Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Hendra Simanjuntak mengatakan, tantangan besar bakal seperti kemacetan, Lapangan Sepak Bola Sang Naualuh, Gedung Pasar Horas dan lainnya.

Wakil Rektor II Universitas HKBP Nommensen ini menyebut, usai dilantik, Walikota dan Wakil Walikota yang baru akan dihadapkan dan harus bisa menyelesaikan, baik secara perlahan maupun langsung tuntas total. “Masyarakat berharap besar kepada mereka,” kata Hendra, Sabtu (21/12/24).

Dia melanjutkan, Kota Pematangsiantar hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp1 Triliun. Dengan dana terbatas itu, kepala daerah diharuskan berpikir keras agar terjadi pemerataan dan berguna bagi masyarakat.

Baca juga: KONI Sumut Harap Calon Ketua KONI Siantar Bebas dari Persoalan Narkoba

Sebab, sambung dia, pada umumnya APBD itu sekitar 70-80 persen digunakan untuk belanja operasional, sementara sisanya belanja moda dan belanja tak terduga. “Artinya kepala daerah harus bisa melobi pemerintah atasan agar mau mengucurkan anggaran ke sini,” ujarnya.

Dengan anggaran yang minim, Hendra menyebut sulit untuk digunakan pembangunan Lapangan Sepak Bola Sang Naualuh ditambah lagi Gedung IV Pasar Horas. “Jika tidak mendapatkan bantuan, ya sudah lah, begitu saja terus kondisinya,” ucapnya.

Terutama dalam sejumlah kesempatan, peraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 lalu, pasangan Wesly Silalahi dan Herlina kerap menyinggung kondisi Lapangan Sang Naualuh. Janji perbaikan itu, bakal ditagih terus selama pasangan itu memimpin.

Baca juga: Tangis Keluarga Iptu Tomi Marbun, Polisi Asal Siantar Hilang di Papua Barat: Presiden, Tolong Kami!

“Politik ini kan erat dengan janji, dan janji adalah hutang yang harus dibayar,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi Simpang 2 Jalan Besar Pematangsiantar-Parapat juga butuh sentuhan serius. Di persimpangan yang menghubungkan Parapat, Pematangsiantar dan Saribu Dolok itu setiap tahunnya mengalami kemacetan parah.

Menurut Hendra, hanya ada satu jalan keluar untuk mengatasinya yakni pembangunan jembatan layang. “Rumah-rumah warga yang di sudut itu ya harus dibeli. Tapi ini kita bicara untuk jangka panjang,” tuturnya. (gideon/hm25)