Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Pematangsiantar menyebut kriteria kemiskinan ekstrem berada di pemerintah pusat. Hal itu merujuk data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Data P3KE diberikan pemerintah pusat pada masing-masing daerah untuk dilihat yang paling pantas menurut pemerintah pusat dibantu. Selanjutnya bantuan apa dari pemerintah daerah (itu sendiri),” sebut Kadinsos P3A, Pardomuan Nasution saat dikonfirmasi, Sabtu (23/11/24).

Dikatakan Pardomuan, data hasil dari pemutakhiran diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menuju Bappeda sebagai dasar dalam pemberian bantuan Kementerian/Lembaga atau Dinas. Data merupakan potret tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dalam Desil 1-4.

“Lalu Bappeda menyerahkan ke dinas-dinas yang ada bantuannya. Semisal Disdik, Dinkes, Disnaker, dan Dinsos. Begitulah cerminannya. Semakin kecil desilnya, maka tingkat kesejahteraannya makin kecil (miskin),” pungkasnya.

Baca Juga : Dinsos P3A Siantar dapat ‘Bisikan’ Soal Penyetopan Bansos Jelang Pilkada

Sebelumnya, Bappeda mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Pematangsiantar mengalami penurunan di tahun 2023. Jumlah itu merujuk dari jumlah penduduk mencapai 274.838 jiwa.

Kepala Bappeda, Dedi Idris Harahap mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,44 persen pada tahun itu. Sedangkan pada 2022, angka kemiskinan ekstrem di Kota Pematangsiantar sebesar 1,31 persen.

“Dua tahun terakhir turun mencapai 0,87 persen,” katanya baru-baru ini.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk 2022 di Kota Pematangsiantar mencapai 274.056 jiwa. Dalam arti, ada 3.590 jumlah penduduk Kota Sapangambei Manoktok Hitei dikategorikan miskin ekstrem.

Sementara, di tahun berikutnya jumlah penduduk di Kota Pematangsiantar mencapai 274.838 jiwa. Terdapat 1.209 orang dalam kategori miskin ekstrem. Yang artinya angka kemiskinan ekstrem turun sebanyak 2.381 jiwa. (jonatan/hm24)