Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik dan kebijakan publik, Boy Anugerah menilai, massa aksi besar-besaran hari ini dari berbagai elemen masyarakat, bukan saja bermakna pembelaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Aksi hari ini lebih merupakan titik klimaks kemuakan publik atas perilaku elit politik yang membancak negara untuk kepentingan pribadi dan menggergaji demokrasi yang dibangun dengan darah dan air mata reformasi 1998,” ujarnya kepada mistar.id, Kamis (22/8/24).

Menurutnya, jika massa aksi dan protes guru besar pada Pilpres lalu dengan mudah dinafikan sebagai gerakan yang ditunggangi, maka protes hari ini merupakan cermin konsistensi mahasiswa, guru besar, dan elemen masyarakat dalam menolak oligarki dan kepemimpinan ala orba yang dijalankan secara telanjang.

Baca juga:Pengamat: Putusan MK Perkecil Peluang Kotak Kosong dan Ubah Peta Politik Pilkada

“Apa yang dilakukan oleh oknum politik dengan mengorkestrasi lembaga negara untuk kepentingan pribadi telah melukai keadilan publik dan etika moral kebangsaan,” jelasnya.

“MK dikangkangi untuk memuluskan pencalonan Gibran, KPU dipaksa menabrak regulasi dengan tetap menerima pencalonan, MA menjadi instrumen untuk memuluskan intensi politik pada Pilkada,” tambahnya.

Terakhir, bagi Boy, instrumentasi DPR untuk menjegal keputusan MK, merupakan serial pembunuhan keji terhadap demokrasi. Nurani rakyat disakiti. Oligarki berpikir bahwa rakyat bodoh dan tidak bisa bergerak.

Baca juga: Jokowi Hormati Putusan MK Terkait Pilkada 2024

“Hari ini kita lihat, nurani rakyat yang berbicara. Semua elemen yang peduli demokrasi tumpah ruah ke jalanan. Jika pilar-pilar demokrasi tidak mampu menjaga muruah demokrasi, mahasiswa siap menjalankan gerakan ekstraparlementer, bahkan people power sekalipun,” tegasnya.

Selanjutnya Boy mencermati, dalam beberapa bulan terakhir ada pemufakatan jahat terhadap demokrasi. Kandidasi Pilkada dikartel oleh sekelompok partai politik (parpol). Tokoh-tokoh potensial dijegal untuk maju kontestasi. Demokrasi difait accompli oleh kartel parpol.

“Untungnya MK melakukan tindakan heroik. MK hari ini bukan MK zaman Pilpres yang masuk angin politik. MK hari ini perlu kita kasih angkat topi karena membuka sumbatan-sumbatan politik. Coreng besar jika demokrasi menghadirkan kotak kosong dan calon-calon yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat,” sambungnya.

Baca juga: Terkait Putusan MK, KPU Sumut Siap Jalankan Regulasi

Dikatakan Boy, demonstrasi perlu diarahkan ke istana negara. Di sana episentrum oligarkinya. DPR hanya dijadikan tameng politik oleh pihak-pihak yang tidak santun berdemokrasi.

“Mahasiswa saya himbau untuk mengarahkan demonstrasi ke istana negara. Perlu bagi mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari presiden. Jangan sekedar berlindung pada tameng instrumentasi lembaga yang dimainkan,” terangnya.

“Adik-adik mahasiswa jangan takut untuk people power. Ketika demokrasi dibungkam, ketika kekuasaan disalahgunakan, ketika tidak ada orang lagi yang mampu memberikan pengawasan, mahasiswa jangan takut untuk berteriak. Lawan!” pungkasnya. (maulana/hm17)