Medan, MISTAR.ID

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) berpotensi adanya melawan kotak kosong. Diantaranya Kabupaten Simalungun, Padang Lawas (Palas), Labuhanbatu Utara (Labura), Serdang Bedagai (Sergai) dan lainnya.

Salah satu penyebabnya adalah menggemuknya koalisi partai politik (parpol) di satu poros. Hal ini mengakibatkan parpol tersisa tidak cukup kursi untuk mengusung calon lain.

Pengamat politik, Boy Anugerah berpendapat parpol harusnya menjadi sarana mewujudkan aspirasi rakyat. “Perlu dipahami sebenarnya bahwa tugas parpol di alam demokrasi adalah sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Bahasa sederhananya, sarana mewujudkan aspirasi rakyat,” ujarnya, Jumat (9/8/24).

Baca Juga : KPU Sumut Rakor Pilkada Serentak 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota

Menurut Boy, pasca reformasi parpol semakin vital perannya, yakni instrumen terdepan demokrasi. Artinya, siapa yang mau maju Pemilu, harus lewat parpol terlebih dahulu.

“Sayangnya privilege yang dimiliki parpol ini tidak berjalan sesuai khittahnya. Koalisi-koalisi yang dibentuk saat ini, bukan berbasis kepentingan rakyat. Sekarang cenderung pragmatis dan condong ke arah kartelisasi politik,” sebutnya.

Eks analis Lemhannas RI ini juga menambahkan, rakyat difait accompli dengan suguhan calon-calon yang tidak sesuai hati nurani mereka. “Demokrasi itu butuh checks and balances. Demokrasi juga butuh banyak opsi,” tambahnya.

Ibarat beli produk, bagi Boy, kalau produk yang dijual oleh pasar oligopoli, produknya tidak kompetitif. Selera konsumen dikebiri dan baginya kondisi ini tidak sehat bagi demokrasi. “Ke depan perlu perbaikan sistem politik utamanya sistem kepemiluan. Threshold harus diperkecil, bahkan sangat mendesak untuk dihapus,” pungkasnya. (maulana/hm24)