IMM Asahan Soroti Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan
Imm Asahan Soroti Dugaan Pungli Di Dinas Pendidikan
Asahan, MISTAR.ID
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Asahan telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dan kantor Bupati Asahan terkait menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum di Dinas Pendidikan Asahan.
Menurut mahasiswa, informasi yang beredar menyebutkan, pungli tersebut terjadi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikutip dengan nominal sebesar Rp8.000 per siswa.
“Hal ini sebagaimana penelusuran kami dan dari beberapa kepala sekolah di Kabupaten Asahan, yang mengungkapkan penyelewengan kebijakan oleh Plt Kadis Pendidikan beserta para kepala bidang di dinas tersebut atas adanya indikasi pungli ini,” ujar Rizky Iswandi, Kabid Hikmah PC IMM Asahan kepada wartawan, Kamis (24/10/24).
Mereka mengatakan, tindakan ini dinilai merugikan sekolah dan siswa, terutama di tengah tantangan kualitas pendidikan yang masih dianggap kurang memadai di wilayah tersebut.
Baca juga: Sempat Tercemari Air, SPBU Jalan Asahan-Pematangsiantar Beroperasi Kembali
Perwakilan IMM Asahan, Rizky Iswandi, menegaskan bahwa Plt Kadis Pendidikan dianggap tidak bertanggung jawab atas jabatannya karena mereka telah melakukan unjuk rasa sebanyak dua kali namun tak sekalipun memberikan klarifikasi kepada mereka.
“Dinas Pendidikan adalah objek vital di negara ini, namun Plt Kadis sangat tidak bermoral karena sudah dua kali IMM melakukan aksi unjuk rasa dan beliau tidak pernah ada di tempat,” tegas Rizky.
Lebih lanjut, Rizky menyoroti ketidakhadiran Plt Kadis Pendidikan dan sejumlah pejabat lainnya di tempat kerja, terutama pada jam kerja, sebagai indikasi kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam tubuh Dinas Pendidikan.
IMM Asahan berencana menggelar aksi unjuk rasa ketiga dan mengantarkan laporan resmi mengenai dugaan korupsi ini ke Kejaksaan Negeri Asahan dalam waktu dekat. Aksi ini menambah daftar kritik terhadap kinerja Dinas Pendidikan Asahan, di tengah harapan masyarakat untuk perbaikan kualitas pendidikan di daerah tersebut. (perdana/hm25)